SORONG,wartaplus.com - Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau akhirnya buka suara terkait komentar salah satu anggota DPD RI dapil Papua Barat dan Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Sorong terkait kebijakan yang diambilnya termasuk masalah anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid 19.
D

itemui usai memimpin rapat terbatas dengan kepala distrik dan lurah se Kota Sorong, di aula Samu Siret Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (8/5), Lambertus Jitmau mengatakan bahwa Wali kota Sorong adalah orang pertama yang melakukan karantina wilayah di wilayah Papua Barat. Sehingga penyebaran virus Corona tidak meledak dan dapat diatasi dengan tepat.

"DPRD bicara begitu tidak boleh, revisi 50 persen APBD itu sama saja memangkas belanja pegawai. 80 persen APBD itu untuk biaya gaji pegawai. Anggota DPD itu juga dia mewakili Papua Barat, tidak bisa dia hanya soroti Kota Sorong saja. 1 suara pemilih itu buat seluruh Papua Barat bukan Kota Sorong saja.

Ada apa sih? Saya punya naluri pertimbangan dan keputusan untuk warga Saya. Kalau belum puas tanya Saya, ada apa sih buat statment di media massa. Semua tenang ditempat, Saya sayang orang Papua, warga Kota Sorong.

Pendistribusian dan penganggaran harus hati-hati. Apalagi belanja, Saya juga takut penjara. Memang saat ini ada penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat karena masih menunggu perencanaan dari satgas. 

Kepala daerah lakukan sesuai kebutuhan daerah. Saya ambil keputusan tidak gila dan tidak ada itu kata hangus dalam alokasi DAU dari pusat. Semua lewat transfer kok, bukan kertas yang dibakar kemudian hangus,"terangnya. Ia mengatakan bahwa perencanaan Satgas mengalami perkembangan dari alokasi sebelumnya. "Saya akan buat perencanaan kebutuhan satgas, Saya alokasikan dana yang tepat dan Saya akan panggil DPRD untuk bahas ini bersama," imbuhnya.