SORONG, wartaplus.com - Jajaran pemerintah Kota Sorong melakukan rapat terbatas dengan sejumlah kepala distrik dan lurah di aula Samu Siret Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (8/5). Ditemui usai rapat, Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau menjelaskan bahwa rapat antara dinas sosial, kepala distrik dan kepala Kelurahan yang tersebar di kota Sorong membicarakan mekanisme penyaluran agar tidak tumoang tindih dan tepat sasaran.
"Sembako dari Presiden, sembako dari Gubernur, sembako dari Walikota dalam jumlah yang besar sampai hari ini belum bisa didistribusikan. Oleh karena itu, kepada pihak terkait Saya memberikan tugas kepada mereka untuk membuat alur penyaluran sembako yang tepat sasaran. Saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tenang di tempat, karena kepala Kelurahan masing-masing mereka akan turun mendata warga yang berhak menerima bantuan sembako baik melalui Presiden, Gubernur dan Walikota Sorong. Mereka mulai bekerja hari ini, Selasa atau Rabu mereka akan laporkan kepada Saya dan Saya pertimbangkan dan putuskan yang berhak menerima jumlahnya berapa," terang Wali Kota.
Ia juga menyinggung soal belum adanya anggaran khusus dalam penanganan Covid 19 yang diresahkan sejumlah pihak. "Ada orang bicara anggaran anggaran ini anggaran itu, anggaran bukan berdasarkan rencana orang lain. Mencairkan dana bukan berdasarkan perasaan. Walikota Sorong ini dia tidak bisa seperti begitu, Saya merencanakan sesuatu yang permanen dulu setelah itu baru Saya mau cairkan dana sesuai dengan perencanaan yang Saya lakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan perasaan. Nggak boleh orang menyanyi sana menyanyi sini itu. Masyarakat bersabar, minggu depan pasti kami akan pembagian bukan lagi sana disini, kami langsung kepada masing-masing berdasarkan data yang diusulkan dari tingkat Kelurahan dan distrik intinya itu pasti akan dibagi," tandas Wali Kota.
Sementara itu, salah satu ketua RT, Luis meminta kepada pihak kelurahan dan distrik transparan saat melakukan pendataan.. "Kami ini yang tahu, siapa yang sudah dapat bantuan PKH, siapa yang belum. Siapa yang terdampak dan benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan seperti kemarin, masak 1 RT hanya dapat 25 kilo beras saja. Itu buat 1 KK satu bulan saja kurang," tandasnya.*
