MULIA, wartaplus.com - Tim Gugus percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Puncak Jaya bersama Dinas pendidikan & kebudayaan kabupaten puncak telah menyepakati penggunaan Gedung SD Inpres Mulia sebagai tempat pemeriksaan dan sebagai ruang isolasi orang dalam pengawasan (ODP) jika nanti penampungan utama mengalami over kapasitas.
Sayangnya keputusan tersebut menuai protes keras oleh warga setempat yang melakukan aksi pemalangan gedung SD Inpres Pruleme, Selasa (5/5). Warga takut, virus asal kota Wuhan China tersebut akan menulari warga. Aksi pemalangan tidak berlangsung lama, setelah aparat kepolisian dan Satpol PP tiba di lokasi dan membuka blockade tersebut
Balok besar dilingkari rantai dan beberapa alang - alang nampak menutupi gerbang masuk SD Inpres sebelum dibuka paksa petugas dari Satpol PP dan Aparat Polres Puncak Jaya yang selanjutnya mengumpulkan warga untuk musyawarah.
Salah satu guru Once Kayame, mewakili warga mengaku sebagai guru yang tinggal di lingkungan sekolah ini sangat tidak setuju apabila gedung sekolah digunakan untuk mengisolasikan orang dalam pengawasan.
“Kami disini sangat takut dan tidak mau terkena wabah covid-19 melalui ODP yang nantinya di isolasikan disini. Bagaimana kalau menular lewat hewan dan menular ke kami," akunya
Warga setempat berharap agar pemda bisa mencari solusi gedung lain yang saat ini mungkin tidak dipakai dan jauh dari pemukiman padat penduduk.
Sesalkan
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas P&K kabupaten Puncak Jaya, Kunday Manggaprow menyampaikan sebagaimana dari hasil pertemuan kemarin antara Plh. Sekda bersama kepala sekolah dan ada beberapa guru sepakat penggunaan gedung sekolah ini agar dapat di gunakan untuk ruang isolasi
“Saya sesali adalah, kenapa sampai para guru yang notabene aparatur bersama warga bisa terprovokasi dan bertindak arogan dengan melakukan tindakan yang tidak sepatutnya yaitu pemalangan ini," ungkap Manggaprouw.
Dirinya berpendapat, jika ada yang tidak setuju bisa dibicarakan baik - baik dengan Dinas, serta jika butuh sosialisasi sendiri mulai dari pimpinan baik itu kepala Dinas bersama kepala sekolah bersama para guru dan warga akan difasilitasi.
"Untuk alasan para guru yang lain tidak mengetahui hal ini sangatlah tidak mungkin sebab dimana saat sebelum dibuat keputusan ini ada dua Sekolah lain yang setuju untuk siap dipakai gedungnya (SD Negeri dan SMAN 1 Mulia),” paparnya.
Namun kebijakan dari pemda yaitu SD Inpres Mulia menurutnya cuma persoalan pemberian pemahaman dan penjelasan pihak sekolah sendiri kepada tenaga pendidik yang bermukim dikompleks dan warga sekitar yang berujung pemalangan.
Miskomunikasi
Kapolres puncak jaya AKBP Drs.Mikael Suradal yang ikut menengahi mengatakan ada kesalahan komunikasi.
“Kita harus sependapat satu pemikiran untuk bisa memerangi virus ini. Saat ini jumlah ODP di kabupaten puncak jaya ini sudah 100 lebih ODP, menyikapi ini harus mengambil langkah - langkah strategis salahsatunya bisa mencari gedung yang kosong dan jauh dari penduduk. Kita harus dukung keputusan itu," katanya
Menimpali penjelasan, salah sorang warga berharap kepada Pemda agar bisa mencari gedung yang lain, dan apabila gedung sekolah ini mau digunakan untuk sementara. Mereka berharap supaya ada sosialisasi terlebih dahulu tentang covid-19 dan penularannya kepada warga yang ada di sekitar lingkungan ini supaya tidak takut akan wabah covid-19.(Adv)
