HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Warga Arso Timur Minta Jaminan Keamanan dan Percepatan Pembangunan
Ratusan warga saat mengikuti bela negara di Kampung Pikere, Ditrik Arso Timur, Kabupaten Keroom, selasa (18/7) siang/Aka

Warga Arso Timur Minta Jaminan Keamanan dan Percepatan Pembangunan

KEEROM,- Warga Distrik Arso Timur yang terdiri dari Sembilan kampung meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di daerah itu. Pasalnya daerah yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) tersebut masih belum merasakan pembangunan secara utuh.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan Sembilan kampung dalam pertemuan dengan Staf Ahli Bidang Keamanan Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI, Eko Budi Supriyanto, di Kampung Pikere, Ditrik Arso Timur, Kabupaten Keroom, Selasa (18/7) siang.

Kepala Kampung Kibay, Yosep Boriam, mengatakan, Distrik Arso Timur merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara PNG, namun dalam pembangunannya sangat tertinggal, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan Infrastruktur.

“Kami ini ada di batas RI-PNG, tapi kami ini sangat tertinggal, untuk bidang pendidikan banyak anak kami yang tidak sekolah, ada yang tidak kuliah karena faktor sekolah yang jauh di Arso, jadinya pengangguran di kampung sangat banyak, kami minta kepada pemerintah untuk bangun sekolah yang layak di kampung dan perhatikan anak anak kami yang mau lanjut kuliah, karena bagi kami saat ini faktor pendidikan yang paling penting bagi kami di Arso Timur ini,” katanya di hadapan ratusan masyarakat.

Lanjut Yosep, selain pendidikan, warga juga merindukan pelayanan penerangan dan pembangunan jalan. “Sejak Kabupaten Keerom ini pemekaran dilanjutkan dengan pemekaran Distrik hingga hari ini belum ada listrik yang masuk ke kampung kami ini, jadi tolong ini diperhatikan. Jalan juga tidak pernah di aspal, padahal presiden Jokowi sudah menjanjikan pembangunan jalan dari kampung ke kota, jadi kami minta akses jalan ini harus dibangun,” pintanya.

masy keerom

Senada dengan hal itu, perwakilan Kampung Pitewi, Budi Harianto, menyampaikan agar pemerintah dapat melihat hasil panen dari masyarakat yang ada di Arso Timur. “ kita minta pemerintah tolong juga melihat hasil tani kami, karena kami bertani tapi tidak ada yang membeli,” ujarnya.

Selain itu, warga juga menegaskan bahwa menolak dengan tegas kahdiran ormas-ormas radikal di Papua, khususnya  Distrik Arso Timur. “Kami seluruh masyarakat menyatakan menolak dengan tegas menolak semua ormas-ormas yang bertantangan dengan pancasila masuk ke daerah kami ini,” kata Budi.

Sementara itu, Kepala Kampung Skouwtiauw, Manase Josep, meminta aparat keamanan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat karea sering di ancam oleh masyarakat lain (OPM) yang beroperasi di wilayah Perbatasan RI-PNG.

“Saya dan masyarakat saya sering di intimidasi oleh anggota OPM, sehingga kami merasa takut untuk beraktivitas, kami minta kepada aparat TNI/Polri untuk tolong melihat ini dan memberikan rasa aman bagi kami, karena anak-anak kami juga ingin bersekolah, ingin mendapat pendidikan dan membangun daerah ini,” ungkapnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Eko Budi Supriyanto, mengatakan pihaknya menampung aspirasi masyarakat dan akan menyampaikan kepada kementrian terkait.

“Saya sudah terima aspirasi masyarakat, kita tampung semuanya dan akan kita laporkan ke kementrian terkait. Bila itu bagian kementrian pertahanan maka kita akan diskusikan dan cari jalan keluar, sementara bagian lain seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan lainnya maka akan kita komunikasikan bersama kementrian terkait untuk di laksanakan, sehingga kesejahteraan masyarakat kita di perbatasan ini sama dengan saudara-saudara kita di daerah lain, yang jelas supaya tidak ada ketimpangan sosial,” jelasnya. [Aka]

Check Also

Setiap OPD Provinsi Diminta Siapkan Data Untuk Penyusunan LKPJ AMJ Gubernur

JAYAPURA,- Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk mulai menyiapkan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *