HAI PAPUA

Walikota Jayapura dan Wakilnya Hadiri Pembekalan Kepemimpinan Daerah

Wakil Walikota Ir. H. Rustan Saru, MM  dan Wali Kota  Jayapura DR. Benhur Tomi Mano, MM/Istimewa

JAYAPURA,-Wali Kota  Jayapura DR Benhur Tomi Mano, MM dan Wakil Walikota Ir. H. Rustan Saru, MM menghadiri pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah angkatan III tahun 2017.

Acara berlangsung 6-8 Desember 2017, di Kantor BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo.

Mendagri Cahyo Kumolo mengatakan forum ini sebagai refresing bagi kepala daerah yang pernah mengikuti forum ini, pada prinsipinya kepala daerah yang lebih memahami potensi daerah bagaima menggerakan dan mengorganisir masyarakat di daerah.

Ia harapkan seluruh materi yang disampaian para pemateri disampaikan langsung oleh para dirjen terkait, dan seluruh pengambil kebijakan yang dilakukan kepala daerah dapat mengacuh dengan arahan yang disampaikan.

“Saya mengharapkan kepada para dirjen agar tidak mewakilkan untuk memberikan materi, dan semua arahan meneteri dapat menjadi acuan bapak ibu sekalian,”ujar Mendagri, saat memberikan sambutan pembukaan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sngkatan III tahun 2017, Selasa (6/12) siang.

Mendagri mengatakan ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian khusus seperti penanganan Organisasi Kemasyarakatan, dan penangan E-KTP, dan tata kelolah pemerintahan yang baik.

Dalam pembekalan lebih ditekankan kesatuan sistem pemerintahan nasional dan daerah,  sehingga kebijakan yang ditetapkan didaerah harus sepenuhnya mengacu dan mendasarkan pengaturannya pada kebijakan nasional.

“Dengan demikian visi misi  kabinet kerja yang dipimpin Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla, menjadi Indonesia yang berdaulat mandiri berpribadian erdasarkan gotong royong. Dapat terwujudkan penjabarannya pada kebijakan didaeraj,”jelasnya.

Kata dia, esensinya otonomi daerah sebagai kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri, sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan disentralisasikan dari pemerintah pusat kepada daerah harus tetap dalam bingkai NKRI.

Dalam pembekalan tersebut diingatkan dalam mengelolah kebijakan dan sumber daya di daerah, harus memedomani aturan. Aturan dan rambu-rambu itu akan disampaikan oleh trium virat penegak hukum yaitu KPK,  Kejaksaan Agung dan Polri.

“Melalui penegasan ini diharapkan setiap pemangku kepentingan di daerah terutama kepala daerah dan wakilnya mampu menjadi pilar kokoh bagi tegak berjalan tata kelolah pemerintahan daerah yang (good local governance) dengan diawali terbentuknya para pelaku pemerintahan yang memeiliki jiawa dan semanagat yang bersih (clean goverment), semata’mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerah,”tegasnya. [Djarwo]

Leave a Reply

*

*

advertisment
advertisment
advertisment