HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Wali Kota Minta Warga Jayapura Harus Punya Identitas Jelas
Suasana Operasi Yustisi e-KTP di Halaman GOR Cenderawasih Jayapura, Kamis (20/7) pagi tadi/Djarwo

Wali Kota Minta Warga Jayapura Harus Punya Identitas Jelas

JAYAPURA,- Kota Jayapura merupakan barometer di Tanah Papua maka Pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menertibkan warganya, untuk itu Walikota Jayapura Drs. Benhur Tomi Mano, MM meminta warganya harus memiliki identitas diri yang jelas.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jayapura saat menggelar operasi yustisi e-KTP yang bertempat di GOR Cenderawasih Jayapura, Kamis (20/7).

Wali kota berharap, Kedepannya kepada warga Kota Jayapura harus mengurus akta anaknya dengan baik dan bagi yang sudah berkeluarga dan yang sudah di atas 17 tahun harus memiliki e-KTP.

“Ke depan saya mau kota ini tertib baik penduduknya maupun penataan kota ini dengan baik, dengan cara ini kita dapat mendeteksi orang-orang yang akan bermaksud merusak kota ini,” tegasnya.

Wali kota juga mengimbau para petugas yang menjalankan tugas di hari ini jangan merasa ada anggota keluarga yang tidak memiliki e-KTP lantas diloloskan, jika sampai hal itu terjadi ia menilai pihaknya gagal melaksanakan pengawasan penduduk di Kota Jayapura.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Merlan Uloli menjelaskan,  tujuan pihaknya melakukan operasi tersebut untuk menyisir warga Kota Jayapura maupun warga yang datang ke Kota Jayapura yang tidak memiliki KTP elektronik (e-KTP).

“Bagi warga yang terjaring tidak memiliki KTP elektronik akan mengikuti sidang ditempat yang sudah disediakan dan dipimpin langsung oleh Hakim dan jaksa. Bagi penduduk luar yang terjaring memiliki KTP elektronik dari luar daerah, maka kami akan mengarahkan lapor ke distrik dan distrik akan mengeluarkan kartu domisili,” ujar Merlan.

Dirinya menambahkan, hasil dari operasi tersebut terjaring sebanyak 318 orang yang diminta membuat surat pernyataan, 310 orang menjalani persidangan, dan yang tidak membayar sebanyak 11 orang. Jumlah denda dalam operasi tersebut yakni, sebesar Rp 12.188.000.

“Kegiatan yustisi e-KTP di tahun 2017 ini, kami akan laksanakan sebanyak empat kali, antara lain dua kali di jalan umum, satu kali di pemukiman warga kemudian di tempat pijit, Bar dan diskotik,” jelasnya. [Djarwo]

Check Also

Besok, KONI Pusat Akan Melantik Pengurus KONI Papua

JAYAPURA,- Sebanyak 70-an pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua akan dilantik oleh Ketua KONI ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *