HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Wagub: Semua SKPD Harus Berikan Peluang Lebih Besar ke Pengusaha Asli Papua
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (17/7)

Wagub: Semua SKPD Harus Berikan Peluang Lebih Besar ke Pengusaha Asli Papua

JAYAPURA, – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk memberi kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi pengusaha lokal, dalam hal proyek penunjukan langsung yang nilainya mencapai Rp500 juta di wilayah pesisir dan Rp1 miliar untuk wilayah pegunungan.

“Saya harap semua SKPD (OPD) berusaha memberikan kesempatan kepada orang asli Papua atau pengusaha lokal dulu. Sehingga ketika bangun tidur mau datang ke kantor pun kalau ada pekerjaan, yang dipikirkan saudara (Kepala SKPD), pertama saya harus kasih ke orang asli Papua dulu,”ujar Wagub dalam arahannya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Sasana Karya Kantor GubernurSenin (17/7).

“Nanti jika orang asli Papua tidak ada baru kemudian kita cari yang lain,” katanya.

Ia juga mengimbau setiap pimpinn OPD agar tak menganggap remeh kemampuan pengusaha lokal, karena belum tentu penilaian itu benar. “Karena kalau pikiran saudara (Kepala SKPD) berpikir negatif maka semua jadi demikian. Jangan selalu berpikiran apakah pengusaha lokal itu mampu atau tidak. Atau bila dikasih nanti dia pergi jual kepada yang lain” katanyaa.

Wagub mengajak semua untuk mulai dari sekarang berpikiran positif. Sebab Otsus menurutnya hanya berlaku di Provinsi bukan di Kabupaten. maka wajib hukumnya kemudian suka atau tidak itu melekat terus di provinsi. Sehingga pemberdayaan kepada orang asli Papua itu wajib diprioritaskan karena amanat UU.

Ia menambahkan, jika semua orang asli Papua sudah bekerja maka diyakini tak akan ada lagi perang suku. “Hanya orang lapar yang berani melakukan hal-hal luar biasa (perang suku) karena kondisi seperti itu” terangnya.

“Makanya saya katakan hal ini sangat penting sekali untuk kita sampaikan karena bapak-bapak SKPD pemimpin di negeri ini. Gubernur dan Wagub hanya karena jabatan politis. Sehingga di kesempatan yang baik ini sekiranya kita membuat hal-hal yang bermanfaat untuk rakyat,” tutupnya.[Riri]

Check Also

Kematian Anak Anak di Papua Mesti Diseriusi Semua Pihak

JAYAPURA,-Kita baru saja dikagetkan dengan berita kematian 61 anak Papua di kabupaten Asmat. Mereka meninggal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *