HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » Tolak Undangan Rapat KPU, Paslon Nilai Ini Lelucon Karena Tinggal 9 Hari PSU Kabupaten Jayapura Baru Dilibatkan
Foto: Istimewa

Tolak Undangan Rapat KPU, Paslon Nilai Ini Lelucon Karena Tinggal 9 Hari PSU Kabupaten Jayapura Baru Dilibatkan

JAYAPURA,-Terkait dengan undangan  dari  KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  tertanggal  28 Juli  2017   untuk menghadiri pertemuan  tanggal 31 Juli 2017 terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  Pilkada Kabupaten Jayapura. Maka bersama ini kami  pasangan  nomor 1 yaitu Yanni SH-Zadrak Afasedanya, SP, pasangan nomur urut  3, Godlief Ohee- Drs Frans Gina dan pasangan nomor urut 5, Jansen Monim ST,MM dan  H. Abdul Rahman Sulaiman, SE menyampaikan sikap, bahwa undangan pertemuan ini tidak lebih dari hanya sebuah lelucon yang sebenarnya tidak lucu, karena  hanya tinggal 9 hari pelaksanaan pemungutan suara ulang.  Kami baru pertama kali diundang oleh KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu patut kami bertanya, mengapa baru hari ini setelah tinggal 9 hari pelaksanaan pemungutan suara , kami baru diundang untuk membicarakan PSU. Ini diungkapkan ke tiga pasangan calon tersebut dalam rilis yang diterima wartaplus.com, Senin (31/7) malam.

Bahwa kami patut bertanya, dengan waktu yang tinggal 9 hari ini, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau didiskusikan, apa yang mau dibahas  ketika semuanya telah dipersiapkan secara diam-diam, tertutup dan tidak demokratis. Oleh karena itu kami harus menyatakan bahwa  KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak lagi berpegang pada asas keterbukaan, demokratis  dan profesionalisme  sebagai norma utama   dalam pelaksanaan pemilihan  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Bahwa pelaksanaan PSU ini bukan hanya terjadai di Kabupaten Jayapura, tetapi juga  di beberapa kabupaten lain di Provinsi Papua, akan tetapi perlakuan  KPU Provinsi Papua  melaksanakan  PSU di Kabupaten Jayapura berbeda dengan kabupaten lain. Kalau di kabupaten lain, seluruh komponen termasuk peserta dan tim jauh-jauh hari diundang untuk membicarakan masalah  PSU, namun untuk Kabupaten Jayapura psu tinggal 9 hari baru kami diundang.

Kami menyadari, bahwa penetapan  tahapan, program dan jadwal  PSU merupakan kewenangan penyelenggara. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan  wajib dijalankan secara jujur, mandiri, terbuka, demokratis, profesional dan akuntable sebagai asas penyelenggaraan pemilihan yang diatur dalam perundang-undangan.

Bahwa sikap tidak terbuka dan tidak demokratis yang dipertontonkan KPU Provinsi Papua  sebagai KPU Kabupaten Jayapura  telah berdampak sistemik terhadap profesionalisme dan integritas  penyelenggaraan  PSU Pilkada Kabupaten Jayapura. Salah satunya dimana tahapan dan kegiatan pembentukan penyelenggara tingkat bawah  dilakukan tanpa pengawasan Bawaslu Provinsi Papua. Bagaimana mungkin  pembentukan perangkat penyelenggara bisa diawasi jika perangkat pengawas tingkat bawah belum terbentuk. Ini adalah pelanggaran serius terhadap perundang-undangan serta putusan  DKPP

Bahwa sehubungan hal-hal tersebut, bersama ini kami menyatakan menolak  pertemuan ini,  dan kami hanya bersedia mengikuti pertemuan apabila  KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  menetapkan penunduaan pelaksanaan  PSU, dan mengembalikan proses  persiapan PSU dari awal tahapan dengan melibatkan kami sebagai peserta pemilihan. Hal ini kami nyatakan karena kami tidak mau bertanggungjawab terhadap berbagai penyimpangan dan potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan yang akan timbul, akibat proses pelaksanaan PSU yang tidak jujur, tidak terbuka, tidak demokratis  dan  tidak professional. [Roberth]

 
[Baca juga: Dinilai Langgar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Tiga Paslon Minta PSU Kabupaten Jayapura Ditunda]

Check Also

70 Atlet Ikut Lomba Body Contes dan Binaraga Piala Bupati Jayapura Cup I

SENTANI,– Sedikitnya 70 atlet binaraga dari 7 Kabupaten dan 1 kota di Papua mengikuti lomba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *