HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » Tiga Paslon Bupati Jayapura Nilai Undangan Rapat dari KPU Papua Sebuah Lelucon
Tiga calon bupati Kabupaten Jayapura, Nomor urut 1, Yanni, Nomor urut 3, Godlief Ohee, dan Nomor urut 5, Jansen Monim saat menunjukan pernyataan sikap penolakan undangan dari KPU Provinsi Papua, Senin (31/7) malam/Istimewa

Tiga Paslon Bupati Jayapura Nilai Undangan Rapat dari KPU Papua Sebuah Lelucon

SENTANI,- Tiga Calon Bupati Kabupaten Jayapura, yakni calon bupati nomor urut 1, Yanni, calon bupati nomor urut 3, Godlief Ohee dan calon bupati nomor urut 5, Jansen Monim, kembali menyatakan penolakan terhadap undangan yang disampaikan KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura. Menurut ketiga calon undangan tersebut sebuah lelucon dan KPU Papua tidak bersikap terbuka terhadap para pasangan calon, dimana dalam proses PSU, ketiganya tidak dilibatkan.

Karena itu, mereka membuat pernyataan sikap, menanggapi undangan  dari  KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  tertanggal  28 Juli 2017   untuk menghadiri pertemuan  tanggal 31 Juli 2017 terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Jayapura. Berikut kutipan pernyataan sikap mereka;

  1. Bahwa undangan pertemuan ini tidak lebih dari hanya sebuah lelucon yang sebenarnya tidak lucu, karena hanya tinggal 9 hari pelaksanaan pemungutan suara ulang, kami baru pertam kali diundang oleh KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura. oleh karena itu patut kami bertanya, mengapa baru hari ini setelah tinggal 9 hari pelaksanaan pemungutan suara , kami baru diundang untuk membicarakan PSU.
  2. Bahwa kami patut bertanya, dengan waktu yang tinggal 9 hari ini, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau didiskusikan, apa yang mau dibahas ketika semuanya telah dipersiapkan secara diam-diam, tertutup dan tidak demokratis. oleh karena itu kami harus menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak lagi berpegang pada asas keterbukaan, demokratis dan profesionalisme  sebagai norma utama   dalam pelaksanaan pemilihan  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Bahwa pelaksanaan PSU ini bukan hanya terjadai di Kabupaten Jayapura, tetapi juga di beberapa kabupaten lain di Provinsi Papua. akan tetapi perlakuan KPU Provinsi Papua melaksanakan PSU di Kabupaten Jayapura berbeda dengan kabupaten lain. kalau di kabupaten lain, seluruh komponen termasuk peserta dan tim jauh-jauh hari diundang untuk membicarakan masalah psu, namun untuk Kabupaten Jayapura PSU tinggal 9 hari baru kami diundang.
  4. Kami menyadari, bahwa penetapan tahapan, program dan jadwal psu merupakan kewenangan penyelenggara. akan tetapi kewenangan tersebut tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan wajib dijalankan secara jujur, mandiri, terbuka, demokratis, profesional dan akuntable sebagai asas penyelenggaraan pemilihan yang diatur dalam perundang-undangan.
  5. Bahwa sikap tidak terbuka dan tidak demokratis yang dipertontonkan KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah berdampak sistemik terhadap profesionalisme dan integritas penyelenggaraan PSU pilkada Kabupaten Jayapura. salah satunya   dimana tahapan dan kegiatan pembentukan penyelenggara tingkat bawah  dilakukan tanpa pengawasan bawaslu provinsi papua. bagaimana mungkin  pembentukan perangkat penyelenggara bisa diawasi jika perangkat pengawas tingkat bawah belum terbentuk. ini adalah pelanggaran serius terhadap perundang-undangan serta putusan DKPP.
  6. Bahwa sehubungan hal-hal tersebut, bersama ini kami menyatakan menolak pertemuan ini, dan kami hanya  bersedia mengikuti pertemuan apabila KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura   menetapkan penunduaan pelaksanaan PSU dan mengembalikan proses  persiapan PSU dari awal tahapan dengan melibatkan kami sebagai peserta pemilihan. hal ini kami nyatakan karena kami tidak mau bertanggungjawab terhadap berbagai penyimpangan dan potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan yang akan timbul akibat proses pelaksanaan PSU  yang tidak jujur, tidak terbuka, tidak demokratis  dan  tidak professional. [Aka]

Check Also

70 Atlet Ikut Lomba Body Contes dan Binaraga Piala Bupati Jayapura Cup I

SENTANI,– Sedikitnya 70 atlet binaraga dari 7 Kabupaten dan 1 kota di Papua mengikuti lomba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *