HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Hukum » Temui Basuki, Orang Dekat Patrialis Minta Duit Rp 2 Miliar
Terdakwa kasus suap hakim konstitusi Basuki Hariman (kiri) dan Ng Fenny (kanan) kembali ke tempat duduk saat sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/7). Dalam sidang tersebut Basuki membantah menjanjikan Rp2 miliar kepada Patrialis Akbar terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/kye/17.

Temui Basuki, Orang Dekat Patrialis Minta Duit Rp 2 Miliar

Wartaplus. Direktur CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman mengaku pernah mencairkan uang Rp2 miliar sebelum hasil uji materi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan diumumkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Basuki mengatakan uang lalu diberikan kepada Muhammad Kamaludin, orang dekat hakim MK Patrialis Akbar.
Basuki menjelaskan, pertemuan antara dirinya dengan Kamaludin terjadi di restoran gedung UOB. Saat itu, di tengah makan malam bersama keluarganya.  Kamaludin menghubunginya untuk bertemu.
Kamaludin kemudian datang sendiri dan memberitahukan bahwa pengumuman uji materi UU Peternakan dan Kesehatan MK segera diumumkan.
“Dia (Kamaluddin) bilang, ‘Bas, pengumuman akan diumumkan minggu ini, tolong ya aku perlu Rp2 miliar’. Waktu itu saya sedang dengan keluarga saya jadi saya jawab, ‘Iya iya deh nanti’,” tutur Basuki.
Menurut Basuki, setelah itu Kamaluddin pergi. “Tak ada bicara yang lain, hanya satu menit terus dia pergi,” kata Basuki,
Keesokan harinya, Basuki memerintahkan sekretarisnya, Ng Fenny untuk membeli dollar Singapura senilai Rp2 miliar. Setelah ditukar menjadi 200.000 dolar Singapura, uang tersebut dibawa Fenny dan Basuki ke Plaza UOB.
Kepada Fenny, Basuki mengaku akan menghadiri meeting dengan Kamaludin. Namun, Basuki mengelak uang itu sengaja disiapkan untuk mempengaruhi putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana Patrialis sebagai salah satu hakim yang memutus perkara tersebut.
“Sama sekali saya tidak mau memberikan uang itu kepada Kamaludin, karena informasi yang diberikan tidak setimpal dengan uang yang terlalu besar. Uang itu sengaja saya bawa karena besoknya saya tidak ke kantor,” jelas Basuki.
Basuki melanjutkan, uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadinya. Dia hendak pergi ke Singapura bersama Fenny untuk berobat. “Bu Fenny ada sakit yang harus ada bedah waktu itu, diperkirakan biayanya sekitar 70 ribu dolar Amerika,” tutur Basuki.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Basuki Hariman dan NgFenny, menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sebesar 70.000 dollar AS dan Rp4 juta.
Keduanya juga menjanjikan uang sebesar Rp2 miliar kepada Patrialis. Pemberian itu dilakukan melalui Kamaludin.
Jaksa menyebut, uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Suap itu diberikan agar uji materi atas UU tersebut dikabulkan.
Meski bukan pemohon uji materi, Basuki dan Fenny memiliki kepentingan apabila uji materi tersebut dimenangkan. Sebab, dengan dikabulkannya uji materi atas UU itu, impor daging kerbau dari India akan dihentikan.
Jaksa memaparkan, dengan berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2014, pada pertengahan tahun 2016, Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor dan mengelola daging kerbau dari India. Tujuannya agar harga daging turun.
“Akibat kondisi tersebut, permintaan terhadap daging sapi yang biasanya diimpor oleh terdakwa dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menurun,” terang jaksa Lie Putra Setiawan.
Atas perbuatannya, Basuki dan Fenny didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 junto Pasal 64 ayat 1 KUHP. RM

Check Also

Babak Akhir Urusan Mahar, Nyalla Bersihkan Prabowo

Wartaplus. Untuk mengakhiri polemik yang semakin melebar soal mahar politik, La Nyalla Mattalitti memberikan klarifikasi kepada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *