HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » Temu Akbar Pertegas Peran Umat Katolik Papua Dalam Negara Pancasila
Foto: Istimewa

Temu Akbar Pertegas Peran Umat Katolik Papua Dalam Negara Pancasila

Oleh : Peter Tukan

MENAPAKI Tahun Politik 2018-2019, ratusan tokoh  umat Katolik yang selama ini bermukim di wilayah adminsitrasi pemerintahan  Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau dalam wilayah institusi Gereja Katolik di tanah Papua yakni Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari-Sorong, Keuskupan Agats-Asmat dan Keuskupan Timika menurut rencana akan  menggelar pertemuan akbar di Jayapura pada 15 – 18 Februari 2018.

Pertemuan akbar  ini dikoordinir oleh  Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) yaitu sebuah perangkat kerja  lingkup Gereja Katolik  Keuskupan —  yang bertugas  antara lain menghimpun  dan mendampingi  “kaum awam”  yaitu  warga Gereja Katolik  yang berkarya di bidang  politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat (Catatan: Yang tidak termasuk dalam pemahaman tentang kaum Awam adalah orang atau kelompok orang yang memilih jalan hidup khusus sebagai  Pastor  tertahbis, dan biarawan-biarawati )

Adapun tema umum  Rapat Koordinasi (Rakor) temu akbar  tersebut adalah “Meningkatkan Peranserta Umat Katolik Dalam Negara Pancasila”. Tema ini sangat tepat dan strategis. Mengapa? Karena apabila kita sama-sama menyadari bahwa umat Katolik Papua merupakan bagian integral dari masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia,  maka Pancasila merupakan pedoman utama dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara itu.

Pertemuan akbar ini bertujuan  kembali membulatkan tekad umat Katolik di Papua untuk lebih giat lagi berpartisipasi dalam membangun masyarakat Pancasila.  Kita tidak perlu khawatir, seolah-olah dengan bertekad demikian, umat Katolik menyeleweng dari tujuan agama yang  dipeluknya sepanjang hayat dikandung badan,  karena Pancasila mengandung nilai-nilai universal  antara lain  kemanusiaan, keadilan, keberadaban dan persatuan. Nilai-nilai ini sesuai dengan ajaran Gereja, bahkan dapat dikatakan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan ajaran Gereja juga.

Selain itu, iman adalah terang. Dan mengenai terang itu, Sang Guru Ilahi berpesan, jangan diletakkan di bawah gantang, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang (Surat Gembala Bersama Prapaskah 1984 Para Uskup Jakarta, Bandung dan Bogor).

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga menekankan, supaya agama “semakin diamalkan, baik di dalam kehidupan pribadi maupun hidup sosial kemasyarakatan” (Ketetapan MPR RI, terbitan Setjen MPR.RI, 1983,Hal,100.Nmr.Ic). Bagaimanapun juga, penghayatan dan pengamalan Pancasila harus dilaksanakan oleh semua warganegara, apapun kedudukan, jabatan atau pekerjaannya.

Khusus menghadapi perhelatan demokrasi  Pilkada, Pileg dan Pilpres dimana suhu politik dan Kamtibmas akan menghangat; dan  agar supaya umat Katolik tidak terpecah-pecah ke dalam kelompok-kelompok sektarian, primordialisme sempit yang akan merongrong nilai-nilai keadilan dan perdamaian serta   dapat menumbangkan pilar-pilar persatuan dan kesatuan, baik “ke dalam”(intern) Gereja Katolik sendiri, maupun “keluar” (ekstern) Gereja Katolik dengan umat Gereja-gereja  bukan Katolik  atau umat beragama lain, maka dibutuhkan pemahaman dan komitmen bersama untuk menjaga dan merawat Negara Pancasila sebagai tiang utama Demokrasi, Keadilan dan Perdamaian, Persatuan dan Kesatuan hidup intern dan antarumat beragama,  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Untuk  semuanya itulah maka Panitia Temu Akbar yang diketuai seorang tokoh awam Katolik putra asli Papua dari Suku Me, drg Aloysius Giyai,M.Kes menetapkan dua hari yakni 15-16 Februari 2018 sebagai “Hari Studi” yang diisi dengan seminar dan diskusi kelompok  mendalami tema-tema seminar hingga menghasikan tekat atau komitmen bersama.

Seminar akan menampilkan para narasumber yang sudah punya “jam terbang” pengalaman dan pengetahuan  yang tidak dapat diragukan lagi. Mereka itu adalah Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri yang adalah Ketua Umum Yayasan Jati Diri Bangsa dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD). Pak Kiki (demikian Beliau disapa) akan berbicara  secara sangat mendalam dengan peserta tentang “Menjaga dan Merawat Negara Pancasila sebagai  Tanggungjawab Semua Anak  Bangsa”.

Setelah Pak Kiki menguraikan tema ini, menyusul  dua pembicara yakni Muliawan Margadana (mantan Ketua  Presidium Ikatan Sarjana Katolik/ISKA)  dan AM.Putut Prabantoro (Kedua Bidang Komunikasi Politik ISKA) yang membahas “Peran dan Tanggungjawab Umat Katolik Dalam Menjaga dan Merawat Negara Pancasila” lalu disusul  Vitalis Yumte (Pendiri dan mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Asli Papua/ICAKAP) yang mempresentasikan Peran dan Tanggungjawab Umat Katolik di Papua dalam menjaga dan merawat Negara Pancasila.

Tantangan Korupsi

Salah satu  tantangan terberat  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang kita sadari bersama  dalam menjaga dan merawat Negara Pancasila adalah  praktek korupsi. Tidak tertutup kemungkinan,  praktek korupsi ini akan menggurita hingga menerobos seluruh proses persiapan dan pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada, Pileg dan Pilper selama tahun 2018-2019.

Tidak mustahil akan terjadi tindakan pemberian sumbangan dan dana kampanye dari para calon kepala daerah dan/atau  calon legislatif yang akan dipilih pada pesta demokrasi nanti  justru diambil dari hasil korupsi uang Negara dan   akan dikembalikan setelah berkuasa  yang juga melalui tindakan korupsi. Menyadari akan hal inilah maka sangatlah tepat, apabila persoalan korupsi ini langsung digumuli oleh para peserta temu akbar nanti.

Tiga tokoh  perempuan   akan tampil  mempresentasikan  persoalan korupsi  dari sudut pandang perempuan . Mereka itu adalah   Restu Hapsari seorang aktivis perempuan, Ketua Yayasan Hapsari yang memberikan perhatian pada permasalahan sosial dan pendidikan  akan membahas tentang Korupsi di Indonesia dari sudut pandang peremuan,  lalu disusul  Latifa Anum Siregar- seorang aktivis  perempuan di bidang  penegakan HAM  di tanah Papua yang akan menyoroti praktek korupsi di Papua. Sementara  Kombes Pol. Sri Suari dari Mabes Polri  akan membahas  tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi dari  perspektif penegak hukum dan pengayom masyarakat.

Pergumulan tema umum temu akbar yang diurai dalam  setiap sub tema seminar ini akan bermuara pada lahirnya Rekomendasi Temu Akbar yang menjadi Pedoman bagi umat Katolik di Tanah Papua untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat Negara Pancasila, khususnya dalam berperan serta pada pesta demokrasi selama tahun politik 2018-2019.

Temu akbar umat Katoik se-tanah Papua ini akhirnya menegaskan bahwa ikut membangun masyarakat dan Negara Pancasila adalah hak dan tugas semua dan setiap warga Negara tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun golongan.

Umat Katolik berkeyakinan bahwa iman harus dihayati dan diamalkan dalam masyarakat. Dengan memeluk suatu agama, kita sedikitpun tidak meninggalkan bangsa atau mengasingkan diri dari masyarakat. Sebaliknya, dengan daya kekuatan agama yang kita anut, kita justru berharap dapat semakin berguna bagi nusa dan bangsa.  Pancasila merupakan pedoman utama dalam kehidupan berpolitik.***

*Peter Tukan: Wakil Ketua Panitia Temu Akbar Umat Katolik Papua Bidang Seminar, Rapat Komisi, Diskusi Kelompok  dan Rekomendasi.

 

Check Also

Pendukung “Tenang“ Doakan Pilkada Puncak Berlangsung Aman dan Damai

SENTANI,- Ratusan pendukung dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Repinus Talenggen dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *