HEADLINE : Gara-Gara Status di Facebook Sekelompok Oknum Polisi Gebuk Wartawan Online di Timika - Ketua Umum Persipura: Yunior Buat Sejarah, Papua Gudangnya Sepakbola - Dewan Pers Sambangi Kantor Redaksi Wartaplus.com Lakukan Verifikasi - Bendera Bintang Kejora Berkibar di Banti Tembagapura - Sungguh Bejat, Kelompok Kriminal Bersenjata Perkosa Ibu Rumah Tangga di Tembagapura - Polda Papua Belum Terima Laporan Dugaan Korupsi KPU Intan Jaya ,
Rabu , 22 November 2017
Breaking News
Home » Ekonomi » Sri Mulyani Puter Kepala Cari Tambalan 100 Triliun
Sri Mulyani

Sri Mulyani Puter Kepala Cari Tambalan 100 Triliun

Wartaplus. Laju realisasi penerimaan pajak saat ini bikin Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir. Bagaimana tidak, sampai akhir Agustus kemarin, penerimaan pajak baru mencapai 53 persen atau sekitar Rp685 triliun dari target APBN-P 2017 yang dipatok Rp1.283 triliun. Sri Mul pun putar otak bagaimana mencari tambalan Rp100 triliun agar APBN gak tekor.

Kekhawatiran Sri Mulyani itu memang beralasan. Data dari Ditjen Pajak menunjukkan, realisasi penerimaan pajak bulanan tak pernah lagi mencapai target sejak bulan Mei. Memang, pada Maret dan April realisasi penerimaan pajak sesuai target bulanan malah lebih. Namun, begitu menginjak bulan Mei, tren berbalik. Pada Mei, misalnya, realisasi penerimaan pajak baru Rp77 triliun dari target Rp85 triliun. Tren ini berlanjut hingga Agustus. Target Rp107 triliun namun terealisasi Rp81,2 triliun. Sampai akhir Agustus kemarin, penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp685,6 triliun dengan angka pertumbuhan 10,23 dibandingkan tahun lalu.

Sri Mul mengakui pencapaian target pajak di paruh kedua tahun ini terbilang berat. Apalagi jika dibanding tahun lalu saat itu ada program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sementara tahun ini tidak ada tax amnesty. Meski begitu, Sri Mul menegaskan akan melakukan berbagai cara untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun ini. Caranya? “Kami akan menginventarisasi, identifikasi apa-apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan Rp 100 triliun yang dulu dapat dari tax amnesty,” kata Sri Mul, usai acara seminar nasional LPEM UI di Jakarta, kemarin.

Sri menyebutkan, ada sejumlah langkah yang akan dia dilakukan. Salah satunya yaitu terus memonitor kondisi perekonomian, termasuk harga komoditas tambang yang tengah dalam tren naik. “Semua potensi akan digali. Tapi pada saat yang sama, jangan sampai membuat ekonomi terlalu khawatir,” katanya.

Sri Mul memastikan, upaya mengejar target pajak tersebut tidak akan membuat masyarakat merasa tertekan. “Kita lihat saja potensi yang ada, tapi satu sisi jangan buat khawatir atau tertekan dengan pajak,” ujarnya.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo mengatakan, wajar jika pemerintah khawatir dengan realisasi penerimaan pajak saat ini. Sekarang sudah bulan September. Artinya, tinggal tiga bulan waktu efektif yang tersisa untuk mengejar target tersebut. Apakah bisa tercapai? Yustinus bilang cukup berat. Butuh usaha maksimal untuk mencapai target itu.

Yustinus yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini mengatakan, kondisi seperti ini harusnya sudah bisa diantisipasi pemerintah sejak awal. Yustinus menyebut kasus tahun ini hampir sama dengan yang terjadi di 2015. Saat itu, di awal-awal tahun, Pemerintah begitu optimis, namun begitu memasuki pertengahan tahun kemudian kebingungan melihat penurunan penerimaan pajak.

Dia bilang, tahun ini terjadi lagi karena pemerintah tidak menyiapkan strateginya dari awal. Dia mencontohkan, setelah mengeluarkan program tax amnesty pemerintah mestinya melanjutkan dengan program lanjutan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dari wajib pajak yang tak ikut tax amnesty. Sayang, rancangan aturan pemerintah yang bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum tersebut sampai sekarang belum juga diteken presiden. Karena belum ada payung hukumnya, ditjen pajak juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap para wajib pajak yang tidak ikut program tax amnesty. “Padahal ini senjata bagi ditjen pajak,” kata Yustinus, saat dikontak Wartaplus, tadi malam.

Yustinus memaklumi jika alasan pemerintah belum meneken aturan ini karena khawatir mengganggu ekonomi. “Tapi jika ada orang yang sama sekali tidak ikut tax amnesty dan pemerintah sudah punya datanya tapi dibiarkan, tentu ini akan mempengaruhi,”  ungkapnya. Hal yang lain, Yustinus menyoroti Perpres No.37 tentang remunerasi pegawai pajak yang tak kunjung dipulihkan pemerintah. “Pemerintah ingin mengejar target, tapi vitamin untuk pegawai pajaknya tidak diberikan. Jadi bagaimana mereka mau bergerak. Tentu ini bikin pegawai pajak tidak optimal di lapangan,” ujarnya.

Yustinus menyebut dari hasil analisa yang dibikinnya, kemungkinan realisasi penerimaan pajak akan sampai pada 85 persen. Dalam itung-itungannya, jika itu terjadi maka ada defisit APBN-P 2017 sebesar 3 persen. Tentu pemerintah akan mengeluarkan kebijakan agar defisit tak sampai segitu. Caranya bisa memangkas belanja atau sudah mengantisipasi dengan menambah utang. “Utang memang sah saja saat pemungutan pajak tidak optimal. Tapi tentu saja menambah utang juga mendatangkan risiko lain,” tuntasnya.

Senada disampaikan analis ekonomi dari Indef Bhima Yudistira. Dia bilang, realisasi penerimaan pajak sampai akhir tahun ada di angka 80-85 persen dengan kekurangan sekitar Rp100 triliun. Dia bilang, ada  beberapa cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus bikin wajib pajak UMKM tertekan. Misalnya, pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak dari perusahaan penyedia jasa internet. “Pemerintah sudah berhasil menarik pajak dari Google. Tentu perusahaan lain seperti Facebook dan perusahaan digital raksasal lain bisa menjadi potensi pendapatan pajak yang baru,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Cara yang lain adalah pemerintah pernah menyebut ada 2 ribu perusahaan asing yang diduga melakukan manipulasi laporan keuangan. Nah, kata dia, sudah saatnya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak dengan melakukan audit. Langkah terakhir meningkatkan penerimaan negara adalah dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Cara terakhir adalah mengandalkan pertambangan non migas karena mengandalkan BUMN saat ini tak mungkin karena banyak yang rugi,” tuntasnya. RM

Check Also

Alfian Eko Prasetya d Melati Daeva Oktavianti

Hongkong Terbuka, Alfian Dan Melati Sukses Balaskan Dendam

Wartaplus. Pasangan ganda campuran, Alfian Eko Prasetya/Melati Daeva Oktavianti berhasil melewati hadangan pertamanya di babak kualifikasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *