HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Sejarah Mencatat, Papua Akhirnya Dapat 10 Persen Saham PT.FI
Penandatanganan perjanjian divestasi saham PT.FI oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Dirut PT Inalum Budi Gunadi dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo/Riri

Sejarah Mencatat, Papua Akhirnya Dapat 10 Persen Saham PT.FI

JAKARTA,- Lebih dari 50 tahun PT.Freeport Indonesia beroperasi di bumi cenderawasih, baru kali ini pemerintah Papua mendapatkan kepercayaan oleh pemerintah Indonesia untuk memiliki saham dari tambang emas asal Amerika tersebut. Hal ini dibuktikan melalui Penandantanganan perjanjian tentang Pengambilan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT.Inalum) yang berlangsung di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/1). Meski hanya mendapat porsi 10 persen dari 51 persen divestasi saham yang disepakati oleh Pemerintah Pusat dan PT.FI, namun ini akan menjadi catatan sejarah yang akan selalu diingat oleh rakyat Papua dan juga bangsa Indonesia.

Pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Dirut PT Inalum Budi Gunadi dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perwakilan Kementerian BUMN serta Kementerian terkait lainnya, Ketua DPR Papua Yunus Wonda dan jajaran kepala OPD Papua.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan stategis dalam rangka pengambilan saham divestasi PTFI setelah tercapainya pokok pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI pada 27 Agustus 2017 lalu.

“Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dalam proses pengambilam saham divestasi PTFI,”kata Sri Mulyani

Berdasarkan perjanjian tersebut, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen sesudah divestasi. Porsi hak ulayat atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk kepentingan masyarakat pemilik ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen

Mekanisme Korporasi

Pengambilan saham divestasi PTFI ini, akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD, dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan Holding BUMN industri pertambangan.

“Keseluruhan proses divestasi saham PT. Freeport menjadi 51 persen kepemilikan peserta Indonesia sesuai komitmen Presiden yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan,” jelasnya.

Pemerintah berharap, dengan kepemilikan 51 persen saham PTFI oleh peserta Indonesia akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

“Pada akhirnya, pengambilan saham disvetasi PTFI tersebut akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua,”

Sri Mulyani menegaskan, bahwa momentum penandatanganan perjanjian ini menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan saham disvetasi PTFI ini harus terus di kawal dengan mengedepankan kepentingan Nasional, kepentingan masyarakat Papua, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

Gubernur Terima Kasih

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe dalam konfrensi pers menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada rakyat Papua untuk memiliki saham 10 persen dari PTFI.
“Sejak Freeport ada di Papua, baru pemerintahan Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada rakyat Papua untuk memperoleh saham dari PT.Freeport, ini sejarah!” ucap Lukas

Dari 10 persen saham tersebut, kata dia, nantinya akan dibagi sebanyak 7 persen untuk pemerintah Kabupaten Mimika, dan 3 persen dikelola oleh pemerintah Provinsi melalui pihak ketiga (BUMD). Karena mendapatkan porsi yang lebih besar, Gubernur Lukas menekankan kepada pemerintah Kabupaten Mimika untuk dapat mengelolanya secara baik. Apalagi kepemilikan saham tersebut juga diperuntukkan untuk kepentingan. masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat sekitar tambang yang langsung terkena dampak permanen.[Riri]

Check Also

Kasus Mahar Politik. Kalau Nyalla Dapat Tiket, Ceritanya Pasti Tak Begini

Wartaplus. Kasus mahar politik yang terjadi antara La Nyalla Mattalitti dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *