HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Regulasi Masih Lemah, Petugas & Wajib Pajak Rentan Berantem

Regulasi Masih Lemah, Petugas & Wajib Pajak Rentan Berantem

Wartaplus. Sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat banyak kelemahan dalam Perppu intip rekening. Antara lain, belum tegasnya sanksi terhadap petugas yang membocorkan data nasabah. Pemerintah diminta untuk memperbaikinya bila ingin mengantongi restu Senayan.

Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani Indrawati mengajukan permohonan kepada  Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Ani-panggilan akrab Sri Mulyani memaparkan setidaknya dua alasan pemerintah memerlukan pengesahan regulasi tersebut.  Pertama,  Indonesia  sepakat menetapkan automatic exchange of information (AEoI) pada September 2018. “Sebelum menerapkannya, negara yang ikut diwajibkan memiliki aturan primer yang harus disiapkan paling lambat pada 30 Juni 2017,” ungkap Ani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan.
Ani mengungkapkan, implementasi AEoI telah disepakati oleh 100 negara, 50 negara akan menerapkan pada September 2017, dan 50 negara lainnya pada September 2018. Dalam kerja sama tersebut,  93 negara sepakat untuk menerapkan dengan melakukan penandatanganan secara multilaretal (Multilateral Competent Authority Agreement/MCAA), dan sisanya ada yang melalui kerja sama bilateral.
Menurutnya,  jika tidak memiliki aturan UU keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Indonesia akan mengalami kerugian.  Selain, citra Indonesia jelek, juga sulit mengakses data Wajib Pajak warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
” Indonesia akan dianggap tidak transparansi, dan bisa dianggap sebagai negara yang mendanai terorisme, Indonesia juga akan dirugikan kompetisi kemudahan berusaha, dan tidak akan memiliki data keuangan WNI yang ada di luar negeri, baik yang sudah maupun yang tidak ikut tax amnesty,” paparnya.
Alasan kedua, Ani menerangkan, pemerintah membutuhkan regulasi tersebut terkait upaya untuk menaikkan penerimaan negara. Karena, realisasi penerimaan atau setoran perpajakan beberapa tahun belakang jauh dari target yang ditetapkan.
Dia menyebutkan pada 2016 penerimaan perpajakan direvisi hanya sebesar 86 persen  dari target yang ditetapkan dalam APBN. Namun, pemerintah hanya mampu merealisasikan sebesar 82 persen.  “Itupun sudah termasuk penerimaan dari tax amnesty, kalau tax amnesty tidak dimasukan, maka penerimaan pajak hanya 75 persen,” imbuhnya.
Senayan belum memenuhi permintaan Menkeu tersebut. Komisi XI akan mengundang sejumlah pakar ekonomi dan akademisi terlebih dahulu untuk dimintai masukannya sebelum mengambil keputusan.  Mereka yang akan diundang antara lain  Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dan  Mantan Wakil Presiden Boediono.
Sementara itu, Anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun meminta Menkeu memperjelas konten dari Perppu Nomor 1/2017.
Misbakhun mengatakan, dalam Perppu  diatur mengenai penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurutnya,  dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang -undangan disebutkan PMK tidak boleh mengatur hal di luar isi dari Perppu ketika menjadi UU.
Misbakhun menyebutkan ada lima UU yang akan dibuka kerahasiaannya dengan Perppu ini yakni Perbankan, Perbankan Syariah, Asuransi, Pasar Modal, dan Bursa Berjangka.  “Saya kira  ada beberapa hal yang menjadi permasalahan substansial terhadap Perppu itu, dan bu Menteri harus mencarikan jalan keluar. Sehingga, dukungan ini juga tidak kemudian menjadi melemah karena konten,” kata Misbakhun. RM

Check Also

OSO Kantongi SK Menkumham, Wiranto: Tidak Ada Munaslub

Wartaplus. Konflik internal yang melanda Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bakal reda. Pasalnya, tidak ada agenda ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *