HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Pusat Minta Papua Sosialisasikan Perppu Soal Ormas
Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar

Pusat Minta Papua Sosialisasikan Perppu Soal Ormas

JAYAPURA, – Pemerintah Provinsi Papua bersama jajaran TNI Polri diminta untuk membantu mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) no.2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) di Bumi Cenderawasih.

Hal ini terungkap dalam ‘Video Conference’ atau Telewicara antara Forkopimda Papua dalam hal ini Kapolda Papua beserta jajaran, Wakil Gubernur, Kasdam Cenderawasih dengan perwakilan Deputi Kemenpolhukam, berlangsung di Mapolda Papua, Jumat (4/8) siang.

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada pers usai telewicara mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan ke pemerintah pusat terkait langkah yang telah diambil menyangkut Ormas yang ada di Papua dalam hal ini ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Soal HTI di Papua kita laporkan bahwa  kita sudah sampaikan ke pengurusnya yang berada di Jayapura, dan Merauke. Dari hasil penyampaian itu mereka sudah berjanji untuk tidak memasang pamflet, spanduk umbul umbul. Kita tidak melarang untuk melakukan dakwah selama itu tidak bertentangan dengan konstitusi negara,” katanya.

Menurut Boy,  sosialisasi ini penting sehingga butuh koordinasi antara Pemerintah Provinsi, TNI Polri untuk bagaimana menjelaskan ke masyarakat agar masyarakat tahu terkait Perppu ini.

“Sosialisasi Perppu 2017 ini adalah penyempurnaan UU no 17 tahun 2013 tentang Ormas. Jadi Perppu ini bukan untuk pembubaran tapi penyempurnaan dalam rangka melindungi konstitusi negara dalam hal ini pancasila,”ujar mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.

Ditanya soal kekuatan pengikut HTI di Papua? Boy menyebutkan jumlahnya tidak sampai seribuan orang.

Wajib Dijalankan

Sementara itu, Wagub Klemen Tinal menyatakan Perppu ini wajib dijalankan secara murni dan konsekuen. Meski tidak menutup kemungkinan ada lembaga lainnya selain HTI, semisal lembaga donor yang tidak terdaftar namun menjalankan misi yang berseberangan dengan konstitusi

“Pada intinya Papua mendukung Perppu ini. Disini orang hidup dalam keberagaman, tetap menjaga kerukunan beragama,”katanya.

Lalu terkait HTI, menurut Wagub mereka harus dibina sebab kalau mau tetap berada di tanah Papua harus ikuti aturan. Jika tidak, ujar Wagub, lebih baik keluar dari Papua

“Masyarakat Papua harus cerdas, jangan hanya takut kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) tapi tidak takut HTI padahal  mereka sama, ya sama sama berseberangan dengan konstitusi,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Kasdam Cenderawasih, Brigjen TNI Herman Asaribab. Menurutnya, pihaknya akan selalu siap membantu Kepolisian dalam rangka mensosialisasikan Perppu ini.

“Memang ada langkah penekanan yang harus diambil terkait soal ormas ini dan pada intinya kami siap membantu kepolisian untuk mensosialisasikannya,”tukasnya.

Dukungan juga datang dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di tanah Papua. “Papua adalah daerah yang sangat menjaga  kerukunan beragama. Imbauan pemerintah pusat agar semua tokoh agama wajib menjaga kerukunan juga sudah dilaksanakan. Pada intinya, kami siap membantu untuk mensosialisasikan kebijakan pusat soal ormas ini,”kata Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk.[Riri]

Check Also

Setiap OPD Provinsi Diminta Siapkan Data Untuk Penyusunan LKPJ AMJ Gubernur

JAYAPURA,- Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk mulai menyiapkan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *