HEADLINE : Gara-Gara Status di Facebook Sekelompok Oknum Polisi Gebuk Wartawan Online di Timika - Ketua Umum Persipura: Yunior Buat Sejarah, Papua Gudangnya Sepakbola - Dewan Pers Sambangi Kantor Redaksi Wartaplus.com Lakukan Verifikasi - Bendera Bintang Kejora Berkibar di Banti Tembagapura - Sungguh Bejat, Kelompok Kriminal Bersenjata Perkosa Ibu Rumah Tangga di Tembagapura - Polda Papua Belum Terima Laporan Dugaan Korupsi KPU Intan Jaya ,
Rabu , 22 November 2017
Breaking News
Home » Ekonomi » PMPTSP di Papua Diminta Tindak Lanjuti Instruksi Mendagri, Loupatty: Jangan Perlambat Perijinan
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua,  Elia loupatty memberikan sambutan pada acara pembukaan Forum PMPTSP se-Papua,  Rabu (8/11) lalu/Ist
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia loupatty memberikan sambutan pada acara pembukaan Forum PMPTSP se-Papua, Rabu (8/11) lalu/Ist

PMPTSP di Papua Diminta Tindak Lanjuti Instruksi Mendagri, Loupatty: Jangan Perlambat Perijinan

JAYAPURA, – Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Elia loupatty meminta setiap Instansi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) baik di Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pembentukan satuan tugas (satgas) investasi mengawal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tingkat pusat dan Daerah.

Bahkan untuk PTSP, Loupatty meminta untuk tidak mempersulit masyarakat atau investor terkait perijinan.

“Saya rasa PTSP, sudah mendapat instruksi Mendagri tentang percepatan itu. Kita tahu sudah ada pembentukan PTSP tetapi Pemerintah masih juga membentuk Satgas. Ini harus menjadi perhatian kita, karena seperti yang saya katakan tadi, stigma yang berkembang PTSP ini rentan terjadi korupsi, ” ujar Loupatty dalam acara Forum SKPD Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi Papua, di Jayapura, Rabu (8/11) lalu

Untuk itu, lanjut katanya instruksi Mendagri tersebut harus ditindak lanjuti. PTSP lantas diminta untuk tidak mempersulit segala macam perijinan.

“Kalau ada perijinan yang bisa selesai dalam sehari, kenapa mesti dilakukan tiga hari? Kalau bisa diselesaikan dalam hitungan jam, kenapa harus diperlambat lagi, ini yang harus diperhatikan oleh PTSP, ” katanya.

Hindari KKN

Di kesempatan itu, Loupatty juga menekankan kepada setiap pejabat di 29 Kabupaten dan Kota agar menghindari diri dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) . Pasalnya menurut dia, pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mendapat perhatian serius dari masyarakat, akibat masih adanya stigma negatif bahwa pelaksanaan pelayanan PM dan PTSP rentan akan korupsi.

” Stigma ini makin diperkuat dengan beberapa kasus pelanggaran hukum yang ditangani KPK dan melibatkan petugas PM dan PTSP. Tetapi saya bersyukur sampai saat ini belum ada pejabat maupun petugas kita di Papua yang ditangani KPK. Saya atas nama Gubernur, kami berharap tidak ada pejabat kita yang ditangani KPK,” bebernya.

Meski masih terdapat kekurangan, di kesempatan itu Loupatty memberi apresiasi bagi PMPTSP di Papua yang dinilai telah bekerja maksimal. Dicontohkan, pasca diberlakukan tahun investasi di Papua, iklim investasi semakin kondusif dan berkembang.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua John Way, menuturkan Forum SKPD Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi Papua, digelar sebagai wadah bagi Dinas Penanaman Modal se-Papua untuk menselaraskan rencana program ke depan, yang akan disinergikan bersama PMPTSP Provinsi Papua.[Riri]

Check Also

Alfian Eko Prasetya d Melati Daeva Oktavianti

Hongkong Terbuka, Alfian Dan Melati Sukses Balaskan Dendam

Wartaplus. Pasangan ganda campuran, Alfian Eko Prasetya/Melati Daeva Oktavianti berhasil melewati hadangan pertamanya di babak kualifikasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *