HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Hukum » Penunggak Pajak Rp 6,3 Miliar, Dijebloskan Ke Lapas Cipinang

Penunggak Pajak Rp 6,3 Miliar, Dijebloskan Ke Lapas Cipinang

 

Wartaplus. Penyidik Ditjen Pajak merampungkan penyidikan terhadap DHR, Direktur Utama PT TP. DHR diduga berbohong saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kemarin, Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan I menjebloskan DHR ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas dinyatakan P21 (lengkap—red) dan siap disidangkan,” kata Kepala Kanwil Akli Anggoro di kantor pusat Ditjen Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, DHR ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf b, Pasal 39 ayat (1) huruf c junto Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, junto Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelanggaran yang dilakukan DHR adalah tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ia justru menyampaikan SPT Tahunan dengan keterangan yang tidak benar untuk periode Juni 2007 sampai Desember 2008.

Akibat manipulasi SPT itu, DHR bisa menghindari pajak. Namun akal bulus ini terendus. DHR dianggap mempunyai tunggakan pajak yang merugikan negara sebesar Rp6,3 miliar.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan Intelijen, dan Penagihan Kanwil Jaksel I, Marolop Simorangkir sudah mengimbau agar DHR mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun tak diindahkan.

Kanwil Jakarta Selatan I akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan (SP) atas tunggakan pajak yang harus diselesaikan. Sayangnya, tak pula dihiraukan.

“Saat tax amnesty, kami berikan kesempatan untuk mendapat pengampunan tapi setelah itu kami lakukan penegakan hukum bagi yang belum melakukan. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu kami intensifkan (penyidikan),” jelas Marolop.

Bersamaan dengan penyerahan tersangka DHR ke tahap penuntutan, Kanwil Jakarta Selatan I melakukan gelar perkara untuk melakukan sandera badan (gijzeling) terhadap beberapa pengemplang pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa langkah yang dilakukan telah sesuai untuk penegakan hukum.

Diharapkan dengan dikenakan sandera badan, wajib pajak atau penanggung pajak jera dan segera melunasi kewajiban pajaknya.

“Kami terus berupaya melakukan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum bersama penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),” kata Sakli.

Ditjen Pajak menargetkan dapat melakukan sandera badan terhadap 66 wajib pajak nakal sampai akhir tahun ini, yang tidak mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dan menunggak pajak.

“Standar minimum (gijzeling) dari DJP itu per Kantor Pelayanan Pajak (KPP) minimal dua wajib pajak nakal. Kalau DJP secara keseluruhan mungkin minimal 66 wajib pajak nakal, karena ada 33 KPP,” kata Sakli.

Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak dari upaya ekstra (extra effort) berupa pemeriksaan, penyelidikan, dan pengawasan pada tahun ini sebesar Rp59,5 triliun.

Sampai semester pertama 2017, jumlah penerimaan dari extra effort yang telah masuk kantong penerimaan pajak mencapai Rp28 triliun. Atau, telah mencapai 47,05 persen dari target. RM

Check Also

JK Cerita Sodorin Anies Ke Prabowo

Wartaplus. Di tengah ribut-ribut soal mahar politik, Wapres JK membela Prabowo Subianto. JK menegaskan, sepengetahuannya, Ketum ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *