HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Pengusaha Lokal Diharapkan Paham Teknologi Informasi
Para pengusaha lokal asli Papua yang ikut sebagai peserta dalam sosialisasi konsolidasi pemaketan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang berlangsung di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (31/7)/Riri

Pengusaha Lokal Diharapkan Paham Teknologi Informasi

JAYAPURA, – Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan para pengusaha lokal (Orang Asli Papua) paham soal teknologi informasi  dalam rangka meningkatkan kualitas menyambut proyek-proyek pemerintahan yang mulai tahun ini dilaksanakan secara elektronik.

“Kami harapkan pengusaha lokal dapat mengembangkan diri terutama dalam penguasaan teknologi informasi, sehingga mampu memahami petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, pada sosialisasi konsolidasi pemaketan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang berlangsung di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura,  Senin (31/7).

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Papua saat ini belum bisa mengakomodir semua pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Apalagi paket pekerjaan yang nilainya diatas Rp500 juta, dikelola Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua dilakukan secara full e-Proc (full elektronik).

Proses pengadaan barang dan jasa sering kali telat pada tahapan administrasi, sehingga kata Loupatty, menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi. Dimana bila proses administrasi memakan waktu penyelesaian pekerjaan yang sangat lama, hal itu turut berdampak pada penyelesaian pekerjaa yang berkorelasi dengan kualitas pekerjaan.

“Makanya konsep konsolidasi pemaketan merupakan satu alternatif pengelolaan administrasi yang kami gelar. Yang tentunya akan terus dikoordinasikan dengan penanggung jawab pengelola pengadaan barang/jasa. Yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Badang dan Jasa (LKPP) RI,” katanya.

Loupatty menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua dalam beberapa tahun terakhir telah mulai mengedepankan transparansi untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang handal serta bebas dari KKN. Dimana, untuk mewujudkannya telah dilakukan banyak terobosan, diantaranya menghasilkan pembangunan di wilayah pegunungan dengan medan sulit.

Sehingga memperhatikan kesulitan itu, maka langkah konsolidasi terhadap seluruh pekerjaan proyek strategis wajib untuk dilaksanakan sejak saat ini. Apalagi Provinsi Papua akan menyelesaikan pembangunan venue PON XX 2020, dimana bakal ada begitu banyak paket pekerjaan yang harus dilelang.

“Makanya perlu juga ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk terlaksananya seluruh proyek dengan baik dan maksimal. Sehingga dengan terlaksananya sosialisasi di hari ini, harapannya LKPP RI mampu menjadi sektor pemimpin pengadaan barang dan jasa” tukasnya.

Dilain pihak, lanjutnya, juga harus ada perhatian secara terus menerus dan memberikan pendampingan maupun saran terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga setiap pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar berkualitas maupun tepat waktu.[Riri]

Check Also

Polisi Bekuk Dua Pengedar Sabu di Timika

JAYAPURA,–Dua pengedar narkotika jenis sabu berinisial IS (22) dan N alias Acok (22) berhasil dibekuk ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *