HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Pemerintah Pusat & Pemda Teken Kesepakatan, Papua Bakal Dapat Jatah 10 Persen Saham Freeport

Pemerintah Pusat & Pemda Teken Kesepakatan, Papua Bakal Dapat Jatah 10 Persen Saham Freeport

Wartaplus. Pemerintah pusat menggaransi Papua akan mendapatkan jatah 10 persen saham dari divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini diharapkan ke depan bisa meningkatkan pendapatan Bumi Cenderawasih.

 Komitmen pemerintah pusat tersebut ditungkan dalam perjanjian tentang pengambilan divestasi Freeport Indonesia yang diteken  Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, dan PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero). Mereka yang menandatangani perjanjian tersebut yakni,  Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar F Sampurno, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan  Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin. Penandatanganan kesepakatan tersebut, disaksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tjahjo Kumolo.

“Sesuai perjanjian ini maka Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi. Porsi ini bagian untuk mengakomodir hak-hak dari masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permainan permanen kegiatan usaha Freeport,” ungkap Ani-panggilan akrab  Sri Mulyani.

Ani menjelaskan, 10 persen saham untuk Papua tersebut merupakan bagian dari 51 persen yang nantinya dikuasai pemerintah melalui Inalum.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, untuk merealisasikan pemberian saham, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Pemprov Papua serta Pemkab Mimika untuk mencari skema pembiayaan yang sesuai untuk divestasi ini. “Untuk berapa saham yang akan didapatkan Provinsi dan Kabupaten, nanti  akan kami didiskusikan kembali,” ungkap Budi.

Gubernur Papua, Lukas Enembe menyambut gembira penandatanganan perjanjian ini.  “Selama Freeport berdiri, kami tidak pernah mendapatkan apapun dari Freeport. Dengan adanya pembagian saham ini, kami berharap nanti masyarakat Papua bisa semakin sejahtera,” ungkap Lukas Enembe.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai, pemberian 10 saham Freeport bisa memperkuat pembiayaan pembangunan Papua. “Kepemilikan 10 persen itu cukup besar. Pemda Papua nanti bisa menggunakan dana tersebut untuk membangun daerahnya,” kata Tjahjo.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sejauh ini proses negosiasi divestasi 51 persen masih berlangsung. Ani belum mau bicara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. “Apakah pembelian saham dilakukan melalui divestasi atau melalui pembelian PI (participating interest) Rio Tinto, kami   tidak bisa kami sampaikan karena masih kami diskusikan dan masih dalam proses negosiasi dengan pihak terkait,” katanya.

Dia menjelaskan, salah satu alasan pihaknya tidak bisa memaparkan ke publik karena baik Freeport dan Rio Tinto merupakan perusahaan terbuka (Tbk) di level global. “Kami dihadapkan pada komitmen untuk tidak menyampaikan ke publik (on-disclosure). Sehingga kami belum bisa sampaikan sekarang skema apa yang kita ambil untuk mendapatkan 51 persen. Namun yang harus diketahui masyarakat, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, menguasai 51 persen saham PTFI adalah mutlak dan tidak bisa dinegoisasi lagi,” pungkasnya.

Sekadar informasi, pemerintah melakukan penjajakan dengan Rio Tinto membeli 40 persen PI perusahaan asal Australia tersebut. Berdasarkan kesepakatan Rio Tinto dengan Freeport, PI tersebut bisa dikonversi menjadi saham pada tahun 2022. Jika dikoversi diperkirakan setara dengan 36,14 persen saham. Dengan demikian, pemerintah hanya tinggal menegosiasi 5,22 persen karena saat ini sudah mengantongi 9,64 persen. RM

Check Also

Kasus Mahar Politik. Kalau Nyalla Dapat Tiket, Ceritanya Pasti Tak Begini

Wartaplus. Kasus mahar politik yang terjadi antara La Nyalla Mattalitti dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *