HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Pemerintah Masalahkan Subsidi, Petani Merasa Di-Ijon

Pemerintah Masalahkan Subsidi, Petani Merasa Di-Ijon

 

Wartaplus. Koordinator Departemen Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API) Nurhadi keberatan beras IR 64 sebagai beras subsidi.  “Saya tidak sepakat, karena lantaran pemerintah memberikan subsidi pupuk, kemudian beras yang dihasilkan disebut beras subsidi. Kalau begitu pandangannya sama saja pemerintah mengijon rakyat sendiri,” kata Nurhadi kepada Wartaplus.

Dia mengatakan, pemberian subsidi merupakan kewajiban pemerintah. Apalagi, Ddana yang digunakan juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga  pemerintah tidak berhak merasa memiliki beras yang diproduksi petani.

Nurhadi menyayangkan kasus tuduhan terhadap PT Indo Beras Unggul (IBU) melakukan pengoplosan beras subsidi, belum juga selesai. Menurutnya, kasus ini telah memberikan efek buruk terhadap tata niaga perberasan nasional.

Nurhadi mengungkapkan, akibat kasus tersebut, pengusaha menjadi trauma membeli gabah atau beras dengan harga tinggi dari petani. Padahal, keberadaan pengusaha yang berani membayar beras petani dengan harga tinggi, sangat membantu petani.

Nurhadi menyebutkan banyak pengepul berani membeli gabah kering dengan harga Rp3.700 hingga Rp4.900 per kilogram (kg), dan Rp7.900 untuk beras. Sedangkan Perum Bulog hanya Rp3.700 untuk gabah, dan Rp7.300 untuk beras.

Dia menyarankan, jika pemerintah ingin melakukan penyerapan dengan maksimal, pemerintah mengkaji ulang soal penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Karena, kebijakan HPP yang dikeluarkan pemerintah bersifat umum.

Dia mengusulkan pemerintah menetapkan tiga  HPP dengan melihat kualitas masa tanam, untuk mengerek penerimaan beras. Petama, HPP untuk musim tanam dengan volume berlimpah namun kualitas rendah. Ini terjadi karena banyak air. Kedua,  HPP musim tanam kedua yakni  volume berkurang, namun kualitas lebih tinggi. Ini terjadi karena intensitas hujan rendah. Dan, ketiga, HPP untuk masa tanam ketiga yakni  volume makin sedikit, namun kualitas jauh lebih baik. “Saat ini HPP kita, berdasarkan Inpres 5/2015 bersifat tetap. Harusnya berbeda-beda dengan melihat masa tanam. Karena setiap masa tanah, panennya berbeda-beda,” katanya.

Lebih jauh, lanjut Nurhadi, HPP juga bisa diatur lebih detail lagi dengan melihat lokasi tanam. Karena biaya produksi pertanian padi di Jawa dengan non Jawa, berbeda. Selain itu juga biaya pengeluarannya juga berbeda.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga menyayangkan kasus IBU belum terselesaikan dengan baik. Menurutnya, kasus tersebut harus segera diklarifikasi oleh jajaran pemerintah terkait sehingga tidak menggerus kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah.

“Kasus ini memberikan pengaruh luar biasa. Pengusaha khawatir berjualan,” katanya.

Hariyadi khawatir dampak kasus IBU merembet ke sektor usaha lain. Menurutnya, pengusaha tentu takut menjadi tersangka harga gara-gara salah tafsir.

Dia mengakui pemerintah memiliki kewenangan bikin regulasi. Tetapi, jangan melarang dalam ruang lingkup yang belum jelas. Untuk itu diharapkan ada penjelasan yang jelas bagi istilah oligopoli atau monopoli atau kartel yang selama ini dituduhkan. RM

Check Also

Enggar Paparkan Alasan Impor Beras, Tiga Bulan Operasi Pasar Tetapi Harga Ogah Turun

Wartaplus. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita, buka-bukaan dibalik alasan pemerintah melakukan impor beras. Menurutnya, kebijakan itu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *