HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Pejabat Ditjen Pajak Divonis 10 Tahun, Jaksa Masih Pikir-pikir

Pejabat Ditjen Pajak Divonis 10 Tahun, Jaksa Masih Pikir-pikir

Wartaplus. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Handang Soekarno, Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, dipenjara 10 tahun.
Majelis hakim menyatakan bahwa Handang terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajamohanan Nair sebesar 148.500 dolar AS atau setara Rp1,9 miliar dari total uang yang dijanjikan Rp6 miliar.
Ketua majelis hakim Franky Tambuwun, menilai uang itu diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian sejumlah permasalahan pajak PT EKP.
“Menyatakan Saudara Handang Soekarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” sebut Hakim Franky.
Selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga mewajibkan Handang membayar denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan. Namun, bila dibandingkan dengan tuntutan jaksa, vonis hakim ini lebih ringan.
Dalam tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Handang dituntut hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.
Pertimbangan majelis yang membuat hukuman lebih ringan, karena terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan berlaku sopan selama persidangan berlangsung.
Sementara yang memberatkan, Handang tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi khususnya pada bidang perpajakan.
“Selain itu, perbuatan Handang dinilai dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan melalui program amnesti pajak (tax amnesty),” timbang majelis.
Handang menyatakan  pikir-pikir atas putusan ini. “Setelah bicara dengan pengacara saya, kami mohon waktu untuk pikir-pikir,” kata Handang. Senada dengan Handang, jaksa penuntut umum KPK juga meminta waktu untuk pikir-pikir.
Dalam surat dakwaan disebutkan, PT EK Prima memiliki berbagai permasalahan pajak. Salah satunya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Diketahui, restitusi periode Januari 2012 hingga Desember 2014 mencapai Rp 3,5 miliar.
Restitusi yang diajukan tersebut lantas ditolak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata, karena PT EK Prima tercatat memiliki tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian kacang mete gelondong sebesar Rp 52,3 miliar pada Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar pada Desember 2015.
Untuk menghapus tunggakan pajak tersebut, Rudi P. Musdiono, kawan Ramapanicker, menyarankan Ramapanicker agar meminta bantuan Handang. Handang lalu memfasilitasi bertemu dengan Ditjen Pajak Ken Dwijugeasteadi.
“Ken Dwijugeasteadi pada 4 Oktober 2016 menyarankan M Haniv (Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus) untuk memerintahkan Johnny Sirait selaku kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing, agar membatalkan surat tunggakan EKP dan atas saran Haniv PT EKP mengirimkan surat kepada KPP PMA Enam untuk membatalkan tunggakan pajak, dan membuat pembatalan pajak di PT EKP,” kata anggota majelis hakim, Anwar.
Setelah upaya berhasil, Handang mendatangi rumah Ramapanicker pada 21 November 2016. Anwar melanjutkan, “Terdakwa mendatangi rumah Ramapanicker di Kemayoran dan terdakwa menerima paper bag warna hitam yang berisi uang 148.500 dolar Amerika dari Ramapanicker,” ujar dia.
Hal itu lah yang membuat Handang dijerat Pasal yang mengatur tentang penyelewengan kekuasaan atau kewenangan, menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya. RM

Check Also

JK Cerita Sodorin Anies Ke Prabowo

Wartaplus. Di tengah ribut-ribut soal mahar politik, Wapres JK membela Prabowo Subianto. JK menegaskan, sepengetahuannya, Ketum ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *