HEADLINE : Gara-Gara Status di Facebook Sekelompok Oknum Polisi Gebuk Wartawan Online di Timika - Ketua Umum Persipura: Yunior Buat Sejarah, Papua Gudangnya Sepakbola - Dewan Pers Sambangi Kantor Redaksi Wartaplus.com Lakukan Verifikasi - Bendera Bintang Kejora Berkibar di Banti Tembagapura - Sungguh Bejat, Kelompok Kriminal Bersenjata Perkosa Ibu Rumah Tangga di Tembagapura - Polda Papua Belum Terima Laporan Dugaan Korupsi KPU Intan Jaya ,
Rabu , 22 November 2017
Breaking News
Home » Ekonomi » PDIP Tuding Pihak Oposisi Ingin Tutupi Sukses Jokowi
Darmadi Durianto

PDIP Tuding Pihak Oposisi Ingin Tutupi Sukses Jokowi

Wartaplus. Kader PDIP di DPR tak terima dengan tudingan bahwa Indonesia mengalami darurat utang di tangan pemerintahan Jokowi-JK. Menurut PDIP, isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak oposisi yang tak senang dengan keberhasilan Pemerintah membangun infrastruktur.

“Indonesia tidak darurat utang. Itu semua adalah isu yang terstruktur, masif, dan sistematis yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi,” tegas Darmadi Durianto, anggota Fraksi PDIP DPR, kemarin.

Isu Indonesia darurat utang mengemuka setelah akun Twitter Partai Gerindra, @Gerindra, membuat sejumlah cuitan mengenai meningkatkan utang luar negeri Indonesia. Dalam cuitannya, @Gerindra menyebut, dalam 2,5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK berjalan, utang luar negeri Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Dengan penambahan itu, per April 2017, utang luar negeri menjadi Rp 3.667,41 triliun.

“Negara darurat utang. Utang pemerintah 2,5 tahun @Jokowi setara dengan 5 tahun masa SBY,” cuit @Gerindra pada 27 Juli lalu.

Kata Darmadi, jumlah tersebut tidak menunjukkan Indonesia darurat utang. Sebab, berdasarkan standar internasional, utang Pemerintah Indonesia masih dalam taraf aman. Buktinya, tiga lembaga pemeringkat utang internasional yakni Fitch, Moody’s, dan Standard and Poor’s menyatakan Indonesia layak investasi.

“(Dengan peringkat itu) tidak mungkin saat ini Indonesia darurat utang. Jika kita bandingkan dengan negara lain, porsi utang Pemerintah Indonesia yang 27 persen PDB (Pendapatan Domestik Bruto) itu pun tak besar. Negara maju seperti Amerika Serikat saja (utangnya) 78 persen dari PDB, dan Jepang sebesar 239 persen dari PDB. Kemudian, Malaysia 56 persen dari PDB, Brasil 78 persen dari PDB, Vietnam 62 persen dari PDB, dan Thailand 42 persen dari PDB,” beber anggota Komisi VI DPR ini.

“Perbandingan tersebut akan semakin dipahami dengan memakai data per kapita. PDB per kapita Indonesia tahun 2016 adalah sekitar 3.604 dolar AS,” tambahnya.

Darmadi menduga, isu Indonesia darurat utang akan terus dihembuskan untuk menutup mata publik di tengah laju pembangunan yang dilakukan Pemerintah di semua pelosok negeri. Sebab, seiring pembangunan itu, utang luar negeri memang akan bertambah.

“Mengapa harus berutang? Jawabannya jelas, karena jika hanya mengandalkan pajak, tidak akan cukup. Sebenarnya tidak masalah kita berutang jika jelas peruntukannya, pengelolaannya dilakukan dengan baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan jangan dikorupsi,” papar Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Dia mengakui, berdasarkan riset-riset pakar ekonomi di beberapa negara, utang luar negeri yang tidak dikelola dengan baik, dapat membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, hal itu bisa diantisipasi. Dengan tata kelola yang baik, hal itu dapat dihindari. “Dengan penggunaan yang baik dan benar, utang harusnya dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan diharapkan dapat menurunkan Gini Ratio secara segnifikan,” tandasnya.

Menkeu Sri Mulyani juga sempat memberikan penjelasan untuk menjawab isu tersebut. Sri Mulyani menegaskan, nilai utang luar negeri Indonesia masih cukup aman. Angka utang luar negeri Indonesia juga masih jauh dari batas maksimal Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen dari PDB.

Sri Mulyani juga memastikan, pertambahan utang itu tidak karena Pemerintah hobi. “Bukan kami melakukan utang karena senang, tapi tactical investment untuk apa yang dibutuhkan Republik. Invest manusia, invest infrastruktur untuk mobilitas masyarakat, efisiensi, menghilangkan biaya ekonomi besar dan memperdalam sektor keuangan,” jelasnya. RM

Check Also

Alfian Eko Prasetya d Melati Daeva Oktavianti

Hongkong Terbuka, Alfian Dan Melati Sukses Balaskan Dendam

Wartaplus. Pasangan ganda campuran, Alfian Eko Prasetya/Melati Daeva Oktavianti berhasil melewati hadangan pertamanya di babak kualifikasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *