HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Pasokan Menurun Pedagang Gelisah, Mendag Batal Terbitkan HET Beras

Pasokan Menurun Pedagang Gelisah, Mendag Batal Terbitkan HET Beras

Wartaplus. Petani dan pedagang kini bisa bernafas lega. Pemerintah menyadari kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras, masih terdapat kelemahan. Kemarin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan membatalkan pemberlakuan regulasi tersebut.

HET beras diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Pembatalan dilakukan Enggar setelah dirinya mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan melakukan dialog dengan pedagang, kemarin.

Sepintas bila melihat aktivitas di PIBC terlihat normal-normal saja. Ada sejumlah truk sibuk menurunkan beras ke toko-toko. Namun sebenarnya terjadi penurunan pasokan. Pedagang enggan membeli beras tertentu dan melakukan penyetokan karena khawatir rugi. Bahkan, ada pedagang memilih berhenti dagang sementara. Hal ini terjadi akibat dampak kebijakan HET beras yang menetapkan harga beras untuk medium maupun premium dipatok Rp 9 ribu per kilo gram (kg).

Kesempatan bertemu dengan Enggar, tidak disia-siakan pedagang. Mereka menyampaikan aspirasinya, menuntut kebijakan HET direvisi. Mereka ingin harga beras tidak bisa dipukul rata mengingat banyak jenis dan kualitasnya.

Protes tersebut mendapatkan respons positif dari Enggar. “Dalam diskusi tadi saya sampaikan agar tidak usah resah, tidak usah khawatir dalam melakukan kegiatan usaha. Jika itu (HET) yang dipersoalkan. Permendag 47/2017 itu belum diundangkan, sehingga itu tidak akan diberlakukan,” kata Enggar.

Untuk mengganti aturan tersebut, lanjut Enggar, pihaknya akan menyusun ulang isi peraturan.  Menurutnya, pihaknya akan membentuk tim penyusunan mengenai rencana penataan harga beras dengan melibatkan banyak pihak terkait.

Dalam perumusannya, Enggar menegaskan,  kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah. Namun, pihaknya janji  tetap akan mendengarkan masukan dan kesepakatan bersama antara petani dan pelaku usaha.  “Saya mau semua pihak duduk bersama, saya mau ada keadilan bagi penggiling padi, mulai dari yang kecil sampai besar. Itu harus kumpul merumuskan. Kita akan dengarkan semua kepentingan karena petani di Aceh dengan Kalimantan beda, sehingga kita dengar dan keputusannya diambil bersama,” katanya.
Enggar enggan memasang target kapan regulasi baru akan selesai. Yang jelas, pihaknya ingin regulasi ini bisa segera selesai. RM

Check Also

Ketua MK Kena 2 Kartu Kuning, Kalau Main Sepakbola Langsung Kartu Merah

Wartaplus. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat kembali kena semprit Dewan Etik MK. Ini kali kedua ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *