HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » Papua Minta Perppu Pilkada Serentak, Wagub: Soalnya Ada yang Salah Dalam Sistem
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal

Papua Minta Perppu Pilkada Serentak, Wagub: Soalnya Ada yang Salah Dalam Sistem

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada pers usai membuka kegiatan Seminar Pilkada yang digelar Kemenkopolhukam di Jayapura, Kamis ( 27/7).

Dia mengungkapkan, seharusnya pelaksanaan Pesta Demokrasi di Papua dapat berjalan sesuai kekhususan Papua dalam hal ini berjalan sebagaimana yang diberikan pemerintah pusat melalui Undang-Undang Otsus, seperti halnya daerah Yogyakarta maupun DKI Jakarta.

“Provinsi Papua mempunyai Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang mempunyai lex spesialis yang tidak sama dengan daerah lain. Contohnya, Jogjakarta Gubernurnya turun temurun keluarga Sultan, di DKI Jakarta, Walikota ditunjuk langsung oleh Gubernur, dan itu bukan keinginan kedua provinsi itu, tapi perintah undang-undang. Sementara di Papua ada UU Otsus, kenapa tidak bisa sama seperti dua daerah tersebut,” ujarnya.

Tumpang Tindih

Wagub menilai, UU Pilkada saat ini tumpang tindih dengan UU Otsus Papua. Sebab selama ini pesta demokrasi di Papua berdasarkan UU Pilkada justru hanya memicu konflik antar masyarakat yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

“Kekhusuan Otsus Papua ini yang harus dilihat, sehingga kearifan lokal, situasi dan kondisi objektif di Papua ini yang harus dikapitalisasi menjadi kebijakan dalam Pilkada gelombang 3 maupun 2024 dan seterusnya, sehingga outputnya nanti memberikan hasil yang baik untuk Papua dan secara umum untuk Indonesia,” urainya.

Lanjut katanya  fakta membuktikan, banyak orang mati di Papua gara-gara konflik Pilkada. Padahal Pilkada itu kan pesta demokrasi yang tidak boleh ada nyawa orang yang melayang, berarti ini ada yang salah.

“Untuk Papua ada yang salah. Pesta demokrasi harusnya masyarakat bersuka cita. Ada yang salah pada system di Papua, Pemerintah pusat tidak menghargai leks spesialis dari Otsus situ,” tukasnya.

Pemilihan Lewat DPR

Wagub pun menyarankan, proses pemilihah kepala daerah di Papua sebaiknya dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau pemilihan secara tidak langsung. Hal ini jauh lebih baik, apalagi outputnya sama yaitu membuat rakyat sejahtera.

“Pilkada di Papua misalnya cukup lewat perwakilan tapi kalau itu membuat rakyat sejahtera, tidak ada masalah sebenarnya, karena outputnya harus membuat rakyat sejahtera,” tegasnya.

Diketahui, Proses pemilihan pemimpin Papua berlangsung panjang. Awalnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 7 disebutkan bahwa gubernur diusulkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Kemudian mekanisme itu diubah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.  Perppu itu menyebut gubernur dipilih melalui pemilihan langsung.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi pada Maret 2011 menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Mahkamah tidak menganggap pemilihan gubernur Provinsi Papua merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda, Sehingga pemilihan gubernur Papua tetap dilakukan secara langsung.[Riri]

Check Also

70 Atlet Ikut Lomba Body Contes dan Binaraga Piala Bupati Jayapura Cup I

SENTANI,– Sedikitnya 70 atlet binaraga dari 7 Kabupaten dan 1 kota di Papua mengikuti lomba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *