HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » ENTERTAINMENTPLUS » MK Kuatkan Syarat Capres 20%, Jokowi Makin Di Atas Angin

MK Kuatkan Syarat Capres 20%, Jokowi Makin Di Atas Angin

Wartaplus. Posisi Jokowi makin di atas angin jelang Pilpres 2019. Ini terjadi setelah kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan syarat capres yang memiliki dukungan 20 persen kursi di DPR. Dengan aturan ini, Pilpres 2019 diprediksi hanya diramaikan empat calon. Peluang munculnya calon-calon alternatif pun tertutup.

Sidang putusan ini digelar di ruang sidang utama gedung MK, Jakarta, dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat. Dimulai pukul 9 pagi, para hakim konstitusi kemudian secara bergantian membacakan amar putusan. Pasal yang digugat adalah Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Pasal ini mengatur partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Ada 6 pihak yang menggugat pasal ini. Mereka antara lain Ketum Partai Idaman Rhoma Irama, pengamat politik Effendi Gazali, eks komisioner KPU Hadar Nafis Gumay bersama Perludem dan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai Idaman dalam gugatannya antara lain menyatakan pasal itu sudah tidak dapat diberlakukan lagi karena menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 sebagai ambang batas Pilpres 2019. Selain itu, ambang batas itu tidak lagi relevan karena pemilu legislatif dan Pilpres diselenggarakan serentak pada 2019.

Dalam amar putusan, MK menilai aturan presidential threshold  relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan aturan itu maka presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen. MK juga menilai pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014.

MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif. “Mahkamah berpandangan pertimbangan pemohon berkenaan persyaratan partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim MK Maria Farida saat membacakan sidang putusan di MK.

Di akhir pembacaan putusan, Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo mengajukan perbedaan pendapat ataudisssenting opinion. Keduanya berpendapat aturan treshold bertentangan dengan UUD 1945. Aturan tersebut dinilai tidak relevan dengan desain pemilu 2019 di mana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak.

Selain itu, aturan tersebut mendiskriminasi parpol baru dengan parpol lama. Parpol baru tidak berhak untuk mengajukan calon. Padahal dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 disebutkan parpol berhak mengajukan calon presiden. Sementara Saldi Isra menyebut aturan ini dapat mengarah pada praktik otoriter seperti di era Orde Baru.

Para penggugat pasal ini jelas saja kecewa. Effendi Gazali yang hadir dalam sidang putusan ini menyampaikan beberapa catatan terkait putusan ini. Pertama, dia menilai MK tak adil karena menyamaratakan gugatannya dengan putusan perkara milik Partai Idaman. Kata dia, putusan MK sama sekali tidak menyinggung apa yang menjadi gugatannya. Dalam gugatannya, Effendi antara lain menyebut aturan threshold tersebut merugikannya sebagai pemilih karena terbatasnya pilihan capres, menurunnya indeks demokrasi di Indonesia, kerugian demografis, psikografis.

Dia juga menilai MK tidak menjawab secara tegas terkait pentingnya ambang batas presiden 20 persen. Kedua, yang paling dikhawatirkan adalah aturan ini membuka peluang calon tunggal pada pilpres 2019. “Bisa menuju ke sana kalau tidak cocok koalisinya,” kata Effendi usai sidang putusan.

Meski begitu, ia cukup gembira karena ada dua hakim yang mengajukan perbedaan pendapat. Menurut dia, dua hakim ini sudah menemukan nalar yang jernih dan sudah mewakil apa yang menjadi keresahannya. Ia pun berencana untuk menggugat kembali aturan ini.

Peneliti dari Perludem Titi Anggraini menilai logika yang dibangun MK bahwa aturan presidential treshold tidak bertentangan konstitusi, tidak kuat dan tidak logis. MK, lanjutnya, malah menggunakan argumen “presidential rasa parlementer” dan tentang penyederhanaan partai yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan konstitusi. “MK sudah seperti jadi pengamat politik. Sebagai penjaga konstitusi, MK tidak berhasil membangun argumen yang logis,” kata Titi, di lokasi yang sama. Menurut dia, argumen yang diajukan hakim Suhartoyo dan Saldi Isra sudah tepat.

Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra pasrah dengan keputusan ini. Dia bilang, biar nanti sejarah yang menilai. Pendapatnya atau pendapat mayoriyas hakim MK yang benar dalam memutus aturan threshold. “Saya telah berpendapat aturan tersebut sebagai sesuatu yang tak sejalan dengan spirit konstitusi kita,” kata Yusril.

Keputusan ini mendapat beragam tanggapan. Kalangan pemerintah dan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah tentu saja happy. Aturan ambang batas ini memang merupakan usulan dari Pemerintah yang didukung sebagian partai besar yang ada di DPR. Hanya Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN yang menolak.  RM

Check Also

Kasus Mahar Politik. Kalau Nyalla Dapat Tiket, Ceritanya Pasti Tak Begini

Wartaplus. Kasus mahar politik yang terjadi antara La Nyalla Mattalitti dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *