HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Minta Subsidi Solar Nelayan Dicabut, Susi Disemprot DPR (Lagi)

Minta Subsidi Solar Nelayan Dicabut, Susi Disemprot DPR (Lagi)

 

Wartaplus. Gara-gara mengusulkan agar subsidi solar bagi nelayan dicabut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kena semprot DPR. Atas usulan tersebut, Susi dituding lebih pro kekuatan global ketimbang nasib nelayan kecil di dalam negeri.

Ini bukan kali pertama Susi kena semprot DPR. Sebelumnya, Susi sudah berkali-kali mendapat jeweran dan kritik keras Dewan. Mulai dari kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan, pelarangan pengunaan cantrang, pelarangan menangkap bibit lobster, sampai soal melonjaknya harga garam baru-baru ini.

Usulan pencabutan subsidi solar bagi nelayan itu disampaikan Susi di sela acara penanadatangan kesepakatan dengan Pertamina di kantornya, Senin lalu. Susi beralasan, nelayan lebih membutukan ketersediaan solar di semua daerah ketimbang subsidi BBM. Kalau, untuk apa solar disubsidi tapi barangnya langka.

Susi mengaku telah menyampaikan usulan ke Menteri ESDM Ignasius Jonan agar subsidi solar untuk nelayan pemilik kapal ukuran 30 gros ton (GT) ke bawah dicabut. Sebelumnya, Susi sudah menggolkan penghapusan subsidi untuk pemilik kapal di atas 30 GT.

“Keluhan nelayan kepada kami, mereka tidak perlu subsidi. Mereka perlu solar ada di mana-mana. Tolong (subsidi) dicabut, tapi kembalikan solar ada di mana-mana. Karena, itu yang dibutuhkan nelayan. Itu permintaan kami ke Pertamina. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti. Saya akan bicara dengan Pak Jonan dan ingatkan Beliau,” ucapnya, saat itu.

Susi beralasan, subsidi BBM selama ini tidak dinikmati nelayan. Justru pihak-pihak penyelundup yang menikmati subsidi itu. “Nelayan dapatnya BBM 2 tak, solar termahal. Jadi, yang dibayar nelayan itu justru harga termahal,” cetusnya.

Namun, logika Susi ini tidak dapat diterima Dewan. Anggota Komisi IV DPR Ono Surono menyebut, kebijakan Susi itu justru bisa membuat publik marah kepada Pemerintah. Publik akan menganggap Pemerintah tidak berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia.

“Ini yang kami khawatirkan. Beliau (Susi) lebih mendukung neoliberalisme yang diusung kekuatan-kekuatan global atau asing ketimbang nelayan kita,” kata politisi PDIP ini, kemarin.

Ono merasa, kekuatan global saat ini begitu kuat menekan Pemerintah. Kekuatan itu mendorong agar kebijakan pengelolaan perikanan yang diambil Pemerintah pro-lingkungan dan anti-subsidi kepada masyarakat perikanan.

Untuk kebijakan pro-lingkungan, Ono sebenarnya setuju-setuju. Namun, dia berharap kebijakan tersebut tetap disaring. Sebab, tidak semua kebijakan itu pas untuk dikembangkan di dalam negeri. Banyak kebijakan yang justru merugikan nelayan Indonesia. Kebijakan pelarangan cantrang dan penangkapan bibit lobster misalnya, dianggap tidak cocok diterapkan di Indonesia. Apalagi kebijakan pecabutan subsidi solar bagi nelayan. RM

Check Also

Enggar Paparkan Alasan Impor Beras, Tiga Bulan Operasi Pasar Tetapi Harga Ogah Turun

Wartaplus. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita, buka-bukaan dibalik alasan pemerintah melakukan impor beras. Menurutnya, kebijakan itu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *