HEADLINE : Gara-Gara Status di Facebook Sekelompok Oknum Polisi Gebuk Wartawan Online di Timika - Ketua Umum Persipura: Yunior Buat Sejarah, Papua Gudangnya Sepakbola - Dewan Pers Sambangi Kantor Redaksi Wartaplus.com Lakukan Verifikasi - Bendera Bintang Kejora Berkibar di Banti Tembagapura - Sungguh Bejat, Kelompok Kriminal Bersenjata Perkosa Ibu Rumah Tangga di Tembagapura - Polda Papua Belum Terima Laporan Dugaan Korupsi KPU Intan Jaya ,
Rabu , 22 November 2017
Breaking News
Home » Hukum » Minta Maaf Karena Ancam Pidanakan Pansus, Ketua KPK Kelihatan Belangnya
Agus Rahardjo

Minta Maaf Karena Ancam Pidanakan Pansus, Ketua KPK Kelihatan Belangnya

Wartaplus. Ketua KPK Agus Rahardjo akhirnya meminta maaf atas ucapannya yang hendak memidanakan anggota Pansus Hak Angket DPR karena dianggap melakukan obstruction of justice atau menghalangi proses penegakan hukum. Sepertinya ketua KPK mulai kelihatan belangnya.

“Saya minta maaf jika perkataan saya menyinggung teman-teman di Pansus. Sama sekali tidak mengancam, tapi kami mempertimbangkan, mempelajari,” ujar Agus saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, kemarin.

Kemarin, KPK datang ke rapat dengar pendapat lanjutan dengan Komisi III DPR. Rapat aroma Pansus Hak Angket ini terasa karena anggota komisi hukum kebanyakan juga anggota Pansus. Sebelumnya, pimpinan KPK tidak sekalipun datang ke Pansus Angket dengan alasan menunggu putusan juridicial review Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal penetapan KPK apakah masuk subjek atau objek KPK.

Tidak habis akal, DPR menggunakan mitra kerja KPK yakni Komisi III untuk bertemu langsung pimpinan KPK. Sampai-sampai menjelang rapat, rotasi dari fraksi dilakukan untuk menggenapi anggota Pansus. Yaitu, Misbakhun (Golkar) dari Komisi X, John Kennedy Aziz dari Komisi VIII. Dengan demikian, lengkap sudah anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar di rapat Komisi III ini. Sebab Agun Gunandjar, Bambang Soesatyo dan Adies Kadir memang merupakan personel pansus asal Komisi III.

Menilik personel ini, sontak membuat rapat Komisi III beraroma Pansus dan cukup keras. Cecaran dilayangkan hingga menyinggung ucapan Agus Rahardjo soal obstruction of justice. Memang, Agus pernah berbicara ini di kantornya. “Kami sedang mempertimbangkan, misalnya kalau begini terus (pasal) obstruction of justice bisa saja kami terapkan karena kami sedang menangani kasus besar yang terus dihambat,” tegas Agus, Kamis (31/8) di gedung KPK. Kasus besar yang dimaksud adalah mega korupsi e-KTP dengan tersangka Ketua DPR Setya Novanto.

Agus berharap, masyarakat terus mendukung dan mengawal KPK melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Mudah-mudahan, kalau rakyat mendukung juga kami bisa optimal melakukan kerja pemberantasan korupsi,” katanya.

Berhadapan langsung dengan Pansus KPK berjubah Komisi III, Agus meminta maaf ihwal rencananya memidanakan Pansus. Menurutnya, pernyataan tersebut bukan ancaman terhadap para anggota DPR, melainkan hasil pertimbangan atas keberadaan Pansus Hak Angket KPK. “Saya minta maaf jika perkataan saya menyinggung teman-teman di Pansus. Sama sekali tidak mengancam, tapi kami mempertimbangkan, mempelajari,” ujar Agus. Dia menyadari, penerapan pasal obstruction of justice hanya berlaku pada perorangan yang diduga menghalangi penyidikan, bukan sebuah lembaga seperti DPR.

Gayung bersambut, utamanya mereka yang vokal terhadap keberadaan lembaga antirasuah ini. Misalnya, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu. Pria yang pernah bawa koper ke kantor KPK meminta ditahan itu menyarankan Agus lebih berhati-hati berbicara. “Pimpinan lembaga negara memiliki implikasi, apa pun yang Pak Agus sampaikan,” ujarnya. Masinton mengaku memaafkan pernyataan Agus, tetapi dia tetap mengingatkan Agus tidak asal dalam menanggapi suatu hal. “Tolong dipertimbangkan Pak, kita jangan asal ngomong, terlepas dari apa pun maaf itu, saya terima maaf itu,” tambahnya.

Soal kehadirannya di kantor KPK, Senin (4/9) lalu sembari membawa koper, itu wujud protes Masinton atas tudingan KPK terhadap dirinya. Termasuk, soal obstruction of justice. “Kalau saya salah melaksanakan tugas, tangkap. Di situlah ketegasan kita menegakkan hukum setegas-tegasnya, jangan diancam,” ujarnya.

Misbakhun mendesak KPK mencabut surat resmi yang berisi poin Pansus Angket KPK telah melakukan obstruction of justice. Dia mengklaim, masalah ancaman kepada DPR akan selesai jika surat tersebut ditangguhkan langsung oleh KPK. “Secara kelembagaan, surat Bapak yang mengatakan itu ditarik kembali. Selesai urusan,” ujar Misbakhun.

Pengamat politik hukum dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, perseteruan KPK dengan DPR sudah tidak sehat. Apalagi, dengan permintaan maaf dari Ketua KPK. “Ya, kelihatan belangnya aja. KPK jangan sampai menjadi lembaga antikritik bahkan tidak tersentuh,” ujar Asep kepada Rakyat Merdeka.

Soal ancaman obstruction of justice terhadap anggota Pansus Angket sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. DPR, kata dia, cukup meminta bukti bagian mana dari Pansus yang menghalangi kinerja KPK. Sementara, KPK tidak perlu mengutarakan pernyataan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sebenarnya, kata Asep, masalah ini tidak akan besar jika KPK mau mendatangi Pansus Angket. Bukannya mangkir. RM

Check Also

Alfian Eko Prasetya d Melati Daeva Oktavianti

Hongkong Terbuka, Alfian Dan Melati Sukses Balaskan Dendam

Wartaplus. Pasangan ganda campuran, Alfian Eko Prasetya/Melati Daeva Oktavianti berhasil melewati hadangan pertamanya di babak kualifikasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *