HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » NEWSPLUS » Menko PMK: Kasihan, 27,5 Persen Bayi Kekurangan Gizi


Menko PMK: Kasihan, 27,5 Persen Bayi Kekurangan Gizi


Wartaplus. PENYAKIT stunting atau lebih dikenal penyakit kekurangan gizi pada bayi mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Saat ini, meski angkanya telah menurun, dari 32,9 persen (2015) menjadi 27,5 persen (2016), penyakit ini masih terbilang tinggi. Pemerintah pun mendorong percepatan program penanganan penyakit tersebut secara keroyokan antar kementerian dan lembaga secara sinergis.

“Semua kementerian dan lembaga harus bergerak bersama-sama mengatasi masalah penyakit stunting. Dengan inilah perlu kita koordinasikan agar intervensi progran yang dijalankan lebih efektif dan maksimal dalam menangani stunting,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani usai Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta , kemarin.

Rakor ini dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek, serta para pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kantor Staf Presiden dan Progam Nasional Penanganan Pemukiman Kumuh.


Puan menjelaskan, dalam target RPJMN hingga 2019 akan diupayakan agar persentase penyakit stunting bisa ditekan terus hingga mendekati batas minimal yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen dari jumlah bayi di sebuah negara. Ada pun pada 2016, kata Puan, angka stunting Indonesia sudah turun dari sebelumnya 32,9 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.

“Makanya dibutuhkan percepatan program yang terkoordinasikan. Tidak parsial dan sendiri-sendiri. Bukan hanya Kementerian Kesehatan saja tapi juga kementerian lain seperti Kementerian Desa, Kementerian PU, BKKBN dan seterusnya,” imbuh Puan.


Lebih jauh, Puan mengatakan, stunting juga bukan hanya faktor kekurangan gizi saja. Namun ada juga faktor sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, termasuk masalah pelayanan-pelayanan kesehatan di sebuah wilayah. Karena itulah, maka koordinasi dan intervensi dari semua kementerian lembaga harus dilakukan secara terkoordinasi.


Puan menambahkan, sejauh ini sudah ada pemetaan tentang daerah-daerah mana saja yang akan menjadi prioritas penanganan stunting tahun 2017.

Ada sekitar 50-60 kabupaten yang akan diintervensi tahun 2017 kemudian tahun 2018 naik lagi menjadi sekitar 150 kabupaten/kota.


”Kita juga ada empat kabupaten/kota yang jadi pilot project dalam menangani stunting ini. Yakni Kulonprogo, Klaten, Banggai, dan Lombok Barat. Di empat kabupaten ini komitmen kepala daerahnya sangat bagus,” jelas Puan.


P

ada kesempatan sama, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, dalam melaksanakan program menangani stunting, ada dua jenis intervensi yang dilakukan. Yakni dengan progran spesifik dan eksklusif. Untuk program spesifik misalnya pemberian ASI minimal tiga bulan pertama bagi bayi, kemudian memastikan adanya gizi pada bayi dan sebagainya. Adapun program yang sifatnya sensitif misalnya pembangunan sanitasi air, penyediaan air bersih, memastikan adanya jaminan sosial kesehatan, dan sebagainya.

“Inilah yang kemudian kita harus bangun secara bersama-sama antar kementerian dan lembaga. Sebab masalah stunting termasuk sangat penting untuk ditangani karena terkait juga dengan kecerdasan anak,” jelas Nila. RM

Check Also

Farhat Abbas Laporkan Nikita Mirzani ke Polisi

WARTAPLUS – Farhat Abbas kembali mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa, 16 Januari 2018. Kedatangan Farhat ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *