HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Menko PMK Bentuk Tim Evaluasi Dana Desa
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo (kanan) bersiap mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Jakarta, Kamis (27/7). Rakor tersebut membahas tentang dana desa. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye/17

Menko PMK Bentuk Tim Evaluasi Dana Desa

Wartaplus. BESARAN dana desa terus mengalami peningkatan. Pada awal penyaluran dana desa pada 2015, besarannya hanya Rp 20 triliun. Namun pada 2016 meningkat 100 persen menjadi Rp 46,9 triliun. Dan pada 2017 kembali ditambah menjadi Rp 60 triliun.

Kemarin, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mulai mengevaluasi efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana desa yang merupakan amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menko PMK Puan Maharani mengumpulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk membahas efektifitas pemanfaatan dana desa bagi kesejahteraan suatu desa.

Puan juga mengajak para stafnya terlibat dalam rapat tersebut. Di antaranya, Seskemenko PMK YB Satya Sananugraha, Staf Khusus Menko PMK bidang Kelembagaan Dolfie OFP, para Staf Ahli Menko PMK Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan I Nyoman Shuida.

”Diperlukan evaluasi menyeluruh terkait dana desa, sehingga semakin tepat sasaran dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan kerja keras pemerintah. Libatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, misal media, penggiat filantropi, LSM, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kita akan bentuk tim evaluasi sesegera mungkin,” tegas Menko PMK. 

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kata Puan, masyarakat desa adalah subjek pembangunan untuk mempercepat tercapainya kemajuan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Karena itu, dia berharap, masyarakat selalu kritis mengawal pemanfaatan dana desa dengan mencermati setiap program atau kegiatan di desanya masing-masing.

“Minimal berani bertanya ke Kepala Desanya,” ungkap menteri asal PDI Perjuangan ini.

Selain evaluasi dan tim kerja yang harus segera dibentuk, Menko PMK juga mengajak para menteri yang hadir untuk mengoptimalkan integrasi program dan kegiatan antar kementerian dan lembaga negara. Demikian juga dengan program afirmatif lainnya, kata dia, terlebih menentukan desa mana saja yang jadi fokus dan lokus pemanfaatan dana desa.

“Program pembangunan desa butuh juga komunikasi publik dengan strategi jitu, agar pesannya sampai ke masyarakat. Program ini juga dapat dipromosikan dengan lebih baik. Caranya bisa dengan cara-cara yang sangat merakyat,” katanya.

Menteri Desa Transmigrasi Eko Putro Sandjojo membeberkan progres pemanfaatan dana desa. Pada 2016 dana desa dalam bidang pembangunan dimanfaatkan untuk membuat 66.179 km jalan desa, 551.484 jembatan, 1.366 unit tambatan perahu, 686 unit embung, 13.989 unit sumur, 65.573 unit drainase dan irigasi, 36.951 unit MCK, 15.948 unit air bersih, 11.221 unit PAUD, 7.428 unit Posyandu, 3.100 unit Polindes, dan 1.810 unit pasar desa. 

“Sementara pemanfaatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat diperuntukan bagi  pelatihan kerajinan tangan, pelatihan kewirausahaan desa untuk para pemuda, pelatihan website untuk pemasaran dan industri rumah tangga, pelatihan perikanan bibit kerapu, tukik, dan budidaya bakau serta cemara, pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal, pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga, pelatihan perencanaan bisnis,” katanya.

Rakor akhirnya menyepakati sejumlah rekomendasi. Pertama, pemanfaatan dana desa perlu dipertajam dengan cara fokus pada percepatan pemenuhan layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan seperti membangun sekolah, PAUD, Posyandu, sanitasi, irigasi, dan sebagainya.

Kedua, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola penyaluran dana desa, terutama dalam konteks kapasitas penyusunan APBDes, pelaporan, dan monitoring serta evaluasi. Dan ketiga, memperkuat sinergi kementerian/lembaga dalam mengarahkan program dan kegiatannya pada desa-desa prioritas atau 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan). RM

Check Also

Enggar Paparkan Alasan Impor Beras, Tiga Bulan Operasi Pasar Tetapi Harga Ogah Turun

Wartaplus. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita, buka-bukaan dibalik alasan pemerintah melakukan impor beras. Menurutnya, kebijakan itu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *