HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » LPJK Keluhkan Proses Tender LPSE 4 yang Merugikan Pengusaha Papua
Ketua LPJK Provinsi Papua, Max Richard Krey (kemeja biru) saat mendampingi para pengusaha kontraktor asli Papua / Djarwo

LPJK Keluhkan Proses Tender LPSE 4 yang Merugikan Pengusaha Papua

JAYAPURA,- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua mewakili para pengusaha kontraktor mengeluhkan proses tender yang dilakukan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) versi 4 yang dianggap sarat kejanggalan dan telah merugikan para pengusaha kontraktor asli Papua.

Ketua LPJK Provinsi Papua Max Richard Krey, saat ditemui wartawan di Jayapura, Rabu (19/7) menyebutkan, jika saat ini rekan-rekannya tengah dihadapkan oleh proses tender LPSE dengan menggunakan sistem LPSE 4, yang mana menurutnya hal itu belum bisa diterapkan di Papua dan belum siap diikuti oleh para pengusaha asli Papua.

“Menurut kami di proses tender pengadaan barang dan jasa, sesuai perpres 70 tahun 2012 bahwa apa yang sudah dilakukan oleh LPSE Papua dalam barang dan jasa itu merupakan standar dan orang Papua belum siap masuk disitu, jika kita harus mengikuti sistem yang dipakai LPSE 4 yang juga dipakai diseluruh Indonesia,” ujarnya.

Max menuturkan, orang asli Papua belum siap untuk mengikuti sistem tersebut, ia mencontohkan dimana tender yang dilakukan oleh LPSE tidak ada satupun orang asli Papua yang mendapatkan bagian. Ia menilai pengusaha Papua telah tergusur, dan meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menutup LPSE dan mengembalikan kewenangan kepada OPD atau SKPD untuk melakukan tender dengan menggunakan sistem semi approve yang tetap memakai sistem elektronik.

“Ada yang sudah punya klasifikasi cukup tapi mereka tidak diberi kesempatan untuk masuk kedalam sebuah kompetisi yang menurut kami ini adalah kompetisi kami. Ada yang membawa-bawa nama Gubernur di dalam proses tender ini, dan ini akan kami sampaikan ke Gubernur untuk melakukan kroscek. Kami menilai ULP ini yang menjadi sarang penyamun, mereka yang seleksi dan mereka yang putuskan,” keluhnya.

Ketua Gabpeknas Bravo Provinsi Papua Yonater Karoba, juga menyebutkan bahwa rekannya banyak yang mengeluhkan tentang kendala-kendala dalam proses LPSE, misalnya lelang yang dilakukan tidak masuk akal dan dilepas antara 20 sampai 30 persen.

“Apakah ini semua sudah masuk dalam aturan atau tidak karena semua kontraktor yang sudah punya berkas dan alat lengkap saja digugurkan dan tidak diundang untuk hadir. Jadi kami mohon kepada LPJK untuk menyampaikan ini ke pemerintah agar semua SKPD jeli untuk melihat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Gabpeknas bidang hukum Yance motte mengeluhkan kenapa sampai saat ini tidak ada anak papua yang menang dalam tender tersebut, padahal menurutnya Papua milik anak Papua dan sudah tercover dalam UU otsus, bangkit, mandiri dan sejahtera, bahwa indikator dari kemajuan daerah itu 2 persennya berasal dari pertumbuhan pengusaha.

“Yang kami ikut saat ini itu pekerjaan milik PU yang kurang lebih jumlahnya Rp 2,7 triliun yang satupun anak papua tidak ada yang menang. Ini masalah besar yang ada pada tender yang dilakukan diatas 21 persen sampai 30 persen, ini penawaran yang dilakukan oleh kontraktor dari luar. Kita menuntut hak kita dan berbicara mengenai keadilan dan hak atas tanah ini,” tegasnya.

Dikesempatan yang sama, Anggota Gapensi Rudy M. Waromi, yang merupakan peserta lelang menyebutkan jika dirinya mengalami berapa hal yang dirasa kurang bersih dan transparan. Karena dalam berapa kasus yang dialami langsung di lapangan, ada beberapa lelang dimana peserta yang diundang tidak sesuai dengan perpres 70. Menurutnya, yang dipanggil pun tidak memenuhi syarat di sistem dan hal tersebut yang menjadi pertanyaan pihaknya dan akan memproses lebih lanjut.

Hal yang sama juga diucapkan oleh Imanuel Pattipi salah satu peserta yang ikut dalam pelelangan Paket di Arso, dimana menurutnya ketentuan yang harus diikuti diatas Rp 10 miliar sudah harus memiliki ISO, namun didalam persyaratan itu tidak harus memberikan ISO. “Itu yang membuat kami kecewa, karena mengapa tiap tahun diminta untuk perpanjang iso tapi tidak pernah di syaratkan dalam ketentuan paket yang diatas Rp 10 miliar,” tuturnya.

“Ini adalah bentuk mosi tidak percaya dari teman-teman dan rasa kekecewaan terhadap ULP atau LPSE. Dimana dari tahun ke tahun pengusaha papua seperti pengemis di negeri sendiri, padahal papua adalah milik orang papua, jadi ini adalah pembodohan dari ULP dan LPSE, yang mana tender yang diikuti oleh teman-teman kami ini selalu gagal, karena paket yang ada itu sudah ada tuannya sehingga hanya orang-orang itu saja dan untuk pengusaha abadi saja,” tambah Wellem Sroyer. [Djarwo]

Check Also

Kematian Anak Anak di Papua Mesti Diseriusi Semua Pihak

JAYAPURA,-Kita baru saja dikagetkan dengan berita kematian 61 anak Papua di kabupaten Asmat. Mereka meninggal ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *