HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » KPU Papua Minta Pemerintah Segera Cairkan Dana Pilgub
Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Jayapura, Minggu (6/8) malam/Aka

KPU Papua Minta Pemerintah Segera Cairkan Dana Pilgub

JAYAPURA,- Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy, meminta pemerintah Provinsi Papua segera mencairkan dana pilgub sebesar Rp 1,2 triliun, karena tahapan pemilihan gubernur dimulai bulan Agustus 2017 ini.

“Kita tidak bolah lagi mengulur ulur waktu lagi, karena biaya sebesar Rp 1,2 triliun yang kami hitung itu sudah harus segera di-NPHD-kan antara pemerintah daerah dan KPU, karena Agustus sama September ini KPU sudah masuk dalam pratahapan,” katanya kepada wartawan Kota Jayapura, Minggu (6/8) malam.

Adam menjelaskan, persiapan yang dilakukan meliputi perekrutan anggota KPU di beberapa Kabupaten, karena KPU nya telah dinonaktifkan. “Ada anggota KPU yang perlu diganti karena sudah diberhentikan, kita perlu seleksi ulang, dilanjutkan dengan bimtek, dan perlu dipersiapkan untuk menjelang pilkada nanti,” ujarnya.

Menurutnya, pencairan dana Pilgub Provinsi Papua termasuk salah satu yang paling terlambat, karena sebagian daerah di Indonesia sudah melakukan pencairan dana. “Kita contohkan Provinsi Jawa Barat, itu dananya Rp 4 Triliun  tapi mereka sudah lakukan pencairan, sementara kita di Papua yang dananya Rp 1,2 Triliun hingga saat ini belum ada pencairan,” paparnya.

Lebih lanjut kata Adam, pencairan dana untuk pilgub tidak perlu lagi dilakukan pembahasan dengan DPR Papua. “ Kita tidak perlu lagi membahas ini dengan DPRP, karena KPU tidak berurusan dengan DPRP soal keuangan, yang berurusan itu adalah pemerintah daerah dengan DPRP,” jelasnya.

Adam juga mengaku hingga saat ini belum tau mengapa pemerintah Provinsi Papua belum menyerahkan dana Pilgub 2018. “Sampai sekarang juga kami belum tau alasannya apa? Tapi kami terus mencoba bangun komunikasi, kalau bisa dalam minggu ini sudah bisa di NHPD,” harapnya.

Adam Arisoy juga menyampaikan, agar pemerintah Provinsi Papua jangan hanya memperhatikan banyaknya anggaran untuk pilkada, tetapi sama-sama mencermati undang-undang Pilkada, karena undang-undang Pilkada sudah berubah dari 5 tahun lalu.

“Memang dananya besar, kenapa? Karena terjadi pemekaran distrik dan Kampung yang sangat banyak sehingga dengan adanya pemekaran tersebut, maka honor untuk penyelenggara tingkat distrik dan kampung sendiri mencapai Rp 500 milyar lebih,” jelasnya.

Selain itu, didalam undang-undang baru juga disebutkan bahwa seluruh alat peraga kampanye di cetak oleh KPU, sehingga tentu hal ini akan menambah dana Pilkada. “Kita harus cetak alat kampanye kandidat, ada spanduknya, ada baliho, poster, stiker, dan ini semua tanggung jawab KPU, sehingga ini menjadi alasan dana pilkada meningkat dari 5 tahun sebelumnya,” tutupnya. [Aka]

Check Also

70 Atlet Ikut Lomba Body Contes dan Binaraga Piala Bupati Jayapura Cup I

SENTANI,– Sedikitnya 70 atlet binaraga dari 7 Kabupaten dan 1 kota di Papua mengikuti lomba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *