HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » KPK Fokus Pencegahan Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Papua
Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua bersama Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal dan Sekda Papua, Hery Dosinaen dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (17/7)/Riri

KPK Fokus Pencegahan Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Papua

JAYAPURA,- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) saat ini tengah memfokuskan pencegahan korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) di Provinsi Papua. Seperti terungkap dalam rapat koordinasi bersama jajaran pemerintahan Provinsi Papua yang berlangsung di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (17/7).

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua dalam arahannya mengatakan, pemberantasan korupsi harus terus dioptimalkan melalui berbagai upaya dan strategi. “Fokus kita adalah pencegahan korupsi sektor Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ). Dimana kita berupaya memaksimalkan pencegahan korupsi sedini mungkin,”katanya.

Diakui Maruli, ini merupakan perintah dari pimpinan agar pencegahan itu lebih dimaksimalkan. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan rencana aksi  pihaknya berharap dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan OPD dapat bisa lebih efektif.

Lanjut dijelaskan, KPK sebelumnya telah mengirimkan surat kepada gubernur agar memerintahkan kepala SKPD khususnya kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) untuk melakukan langkah-langkah serius dalam rangka mencegah korupsi. “Kita harapkan pembenahan keuangan yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan baik,” terangnya.

Maruli menambahkan, dengan adanya aplikasi yang telah dilaunching Pemprov Papua beberapa waktu lalu seperti Sistem Perencanaan dan Penganggaran (e-Papuapumusrenbang, e-Papuapurencan, e-Papuapuanggaran), Sistem Perijinan Investasi (e-papuaperizinanonline) dan Sistem Pendapatan Daerah (e-samsat) dapat lebih efektif. “Target kita adalah tahun depan semua ini sudah teringrasi,” tukasnya.

Diharapkan semua pihak dapat mempersiapkan diri berkaitan dengan transparansi. Dengan tujuan untuk melakukan pencegahan secara sistematis dan secara konprehensif. ”Ke depan kami meminta khususnya untuk pekerjaan kegiatan diatas Rp. 5 miliar dilakukan identifikasi dan dikoordinasikan kepada kami,” harapnya.

Meski demikian untuk PBJ di Papua, Maruli meminta agar dapat dibenahi dengan baik. Sehingga dapat melaksanakan tugas dengan benar.

Selain itu yang perlu menjadi perhatian adalah pembinaan dan pemberdayaan pengusaha asli Papua perlu lebih giat lagi dilakukan dan harus ada yang bertanggungjawabkan melakukan pemberdayaan.

“Untuk tahap pelaksanaan jangan sampai terjadi intervensi khususnya pada PBJ, diharapkan yang ditugaskan pada Pokja adalah orang professional. Kalau ada kepentingan, tolong dijauhkan. Biarkan mereka bekerja secara professional, proteksi secara profesionalisme,” harapnya lagi.[Riri]

Check Also

Besok, KONI Pusat Akan Melantik Pengurus KONI Papua

JAYAPURA,- Sebanyak 70-an pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua akan dilantik oleh Ketua KONI ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *