HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » KemenpanRB Sebut Triliunan Duit Di Daerah Banyak Mubazir

KemenpanRB Sebut Triliunan Duit Di Daerah Banyak Mubazir

 

Wartaplus. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terus  mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah. Pasalnya, ada ratusan triliun dana negara terbuang tanpa memberikan hasil yang sesuai kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan, dengan menerapkan Sakip, seluruh instansi pemeritah diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Berdasarkan kajian PANRB, karena belum optimalnya penerapan Sakip ini menyebabkan inefisiensi birokrasi sekitar Rp 392 triliun per tahunnya. Kami tidak mengatakan itu korupsi. Uang yang disalurkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan kurang tepat sasaran, tidak memberikan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik,” kata Atmaji saat memberikan sambutannya di acara optimalisasi penerapan Sakip di Aceh.

Padahal kata Atmaji, negara kita akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, tetapi itu tidak akan terjadi apabila tidak didukung birokrasi yang baik. Karena itu, salah satu prioritas dalam reformasi birokrasi adalah memastikan penerapan manajemen kinerja melalui penerapan Sakip di berbagai instansi pemerintah.

“Ini menjadi perhatian pak Menteri PANRB guna melakukan upaya all out untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai tingkat yang baik setidak-tidaknya di tahun 2019 nanti,” katanya.

Atmaji juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar nilai Sakip ini menjadi variabel dalam memberikan dana insentif daerah. “Untuk itu, mari kita tinggkatkan penerapan Sakip,” imbau Atmaji.

Dalam kesempatan itu, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apratur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh menegaskan agar para pimpinan dan jajaran SKPD memahami Sakip.  Minimal harus paham untuk apa organisasi itu ada.

“Apa ukurannya. Berapa targetnya. Bagaimana mencapai target tersebut. Kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Baru bicara anggarannya,” jelas Ateh.

Ateh mengatakan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah sehingga menimbulkan inefisiensi, antara lain karena; tidak jelas hasil yang akan dicapai, ukuran kinerja tidak jelas, tidak ada keterkaitan antara program/kegiatan dengan sasaran, serta rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. RM

Check Also

JK Cerita Sodorin Anies Ke Prabowo

Wartaplus. Di tengah ribut-ribut soal mahar politik, Wapres JK membela Prabowo Subianto. JK menegaskan, sepengetahuannya, Ketum ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *