HAI PAPUA

Kaum Disabilitas Tak Mau Dijadikan Proyek dan Objek Semata

Ketua Persatuan Penyandang Distabilitas Indonesia Provinsi Papua, Robby Nyong/Istimewa
Ketua Persatuan Penyandang Distabilitas Indonesia Provinsi Papua, Robby Nyong/Istimewa

JAYAPURA,- Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap difabel atau disabilitas di Kota Jayapura hingga tahun 2017 realisasinya dinilai minim dan tidak maksimal.

Hal ini diakui Ketua Persatuan Penyandang Distabilitas Indonesia, Provinsi Papua Robby Nyong kepada wartawan, Rabu (6/12), di salah satu cafe yang berlokasi di kompleks Papua Trade Center (PTC) Jayapura. “Perda jangan dijadikan proyek semata dan distabilitas jangan dijadikan objek,” tutur Roby.

Roby berharap, Pemerintah Kota  Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, segera mengkaji dan merevisi Perda tersebut. Pasalnya menurut Roby, Perda nomor 9 tahun 2014 yang telah diberlakukan selama tiga tahun ini seharusnya didukung semua stakeholder terkait yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

“Sebenarnya penanganan disabilitas itu bukan hanya melekat pada satu dinas saja, akan tetapi penanganan distabilitas itu seharusnya merangkul beberapa stakeholder. Dan ini semestinya adalah tanggungjawab bersama,” ungkapnya.

Lanjut kata Robby yang juga penyandang disabilitas, selama ini Pemkot Jayapura dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) pelayanannya terhadap disabilitas di Kota Jayapura hanya sebatas sosial semata. Sehingga penanganan yang dilakukan selama tiga tahun semenjak Perda ini diberlakukan berbenturan.

“Jumlah penyandang disabilitas di Kota Jayapura ini jumlahnya cukup banyak, oleh sebab itu besar harapan saya penanganan disabilitas ini jangan mereka hanya dijadikan proyek semata, disabilitas jangan dijadikan objek tapi subyek. Untuk itu kalau bisa harus ada penanganan serius,” pungkas Roby. [Djarwo]

Leave a Reply

*

*

advertisment
advertisment
advertisment