HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » Kasus Deiyai Indikasi Kuat Terjadi Pelanggaran HAM Berat
Foto: Ilustrasi

Kasus Deiyai Indikasi Kuat Terjadi Pelanggaran HAM Berat

JAYAPURA,-Peristiwa dugaan penembakan  warga sipil dimana satu diantaranya meninggal atas nama Marius Pigai di Kampung Oneibo-Distrik Tigi-Kabupaten Deiyai-Provinsi Papua, Senin (1/8) oleh aparat keamanan gabungan Polri-TNI terindikasi kuat merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, sebagaimana dimaksud dalam amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Indikasi kuat telah terjadinya kejahatan genosida (genocida) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang Pengadilan HAM tersebut nampak nyata dari fakta kasus penembakan ke-17 warga sipil Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Oneibo tersebut. Ini diungkapkan Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Kanada, Yan Cristian Warinusy dalam rilis yang diterima wartaplus.com. Jumat (4/8) pagi

Dikatakan, Direktur Eksekutif  Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), hal itu nampak dari bentuk luka-luka yang dialami oleh korban tewas atas nama Marius Pigai maupun ke-16 korban lainnya yang kuat fakta dan data tidak ditembak dengan peluru karet dan kuat fakta dan bukti bukan ditembak untuk dilumpuhkan, tetapi kuat dugaan ditembak untuk memmusnahkan atau mematikan.

Berdasarkan sumber LP3BH di Waghete-Deiyai bahwa para korban termasuk korban tewas diduga keras terkena serpihan peluru tajam yang berasal dari senjata api milik aparat keamanan gabungan Polri dan TNI.

“Bukti selongsong peluru yang sudah diperoleh di lokasi tempat kejasian perkara (TKP) menunjuk pada peluru tajam jenis kaliber PIN 5,56 yang belum bisa diklarifikasi berasal dari jenis senjata api mana dan dari kesatuan aparat keamanan Polri ataukah TNI,”ujarnya.

Berkenaan dengan itu, perlu segera dilakukan investigasi independen yang dapat dilakukan di bawah dukungan dan fasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Gereja lokal di Kabupaten Deiyai tersebut dan Dewan Adat Papua (DAP) Paniai.

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menghimbau para korban luka yang masih hidup dan keluarganya masing-masing untuk menyimpan dengan baik semua bukti-bukti fisik maupun fakta yang ada demi kepentingan investigasi kasus ini.

Semua bukti yang dimiliki tidak boleh diserahkan dan atau dipindah-tangankan kepada siapapun atau kepada institusi manapun yang tidak memiliki mandat hukum menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ungkapnya, peristiwa Deiyai ini ikut memperkaya data jumlah peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua yang terus-menerus terjadi secara berkesinambungan dan tidak pernah diselesaikan secara hukum tapi terus berulang terjadi.

LP3BH juga meminta perhatian Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berkedudukan di Jenewa-Swiss untuk dapat segera mengirimkan pelapor khusus (Special Rapporteur) untuk urusan anti penyiksaan untuk dapat berkunjung ke Tanah Papua. Termasuk dalam rangka mengungkap kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Kabupaten Deiyai-Provinsi Papau ini.

Peristiwa Deiyai ini menambah daftar panjang korban pelanggaran HAM di Tanah Papua yang terus terjadi dan berulang kali tanpa ada penyelesaian secara hukum menurut mekanisme hukum nasional Indonesia hingga saat ini.

Sehingga adalah logis dan mendesak untuk didorongnya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua ke jalur internasional dengan desakan dikeluarkannya resolusi PBB yang dapat dimulai dengan mengirimkan pelapor khusus soal anti penyiksaan untuk berkunjung ke Tanah Papua, termasuk Deiyai dan Paniai serta Sanggeng-Manokwari dalam bulan ini. [Roberth]

 

 

 

Check Also

70 Atlet Ikut Lomba Body Contes dan Binaraga Piala Bupati Jayapura Cup I

SENTANI,– Sedikitnya 70 atlet binaraga dari 7 Kabupaten dan 1 kota di Papua mengikuti lomba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *