HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Ekonomi » Karena Kalah Gugatan, Freeport Akhirnya Bayar Pajak Air Permukaan Kepada Pemprov Papua
Foto: Istimewa

Karena Kalah Gugatan, Freeport Akhirnya Bayar Pajak Air Permukaan Kepada Pemprov Papua

JAYAPURA,-PT Freeport Indonesia wajib membayar pajak air di atas permukaan ditambah dendanya dengan total Rp 5 triliun lebih  kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pasalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini kalah dalam gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta.  Ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Gerzon Jitmau, SH.MM kepada wartaplus.com, Jumat (4/8) malam bersama Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly.

Dikatakan,  dan ini semua berdasarkan hasil pertemuan dan kesepakatan  rapat fasilitasi pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) hasil putusan pengadilan pajak di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat  Jenderal  Bina Keuangan Daerah. Hasil pertemuan itu, kata dia,  PT Freeport  harus melaksanakan putusan  Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-79853/PPM.XVB/24/2017 tanggal 18 Januari 2017.

“Sehingga pihak PT Freeport Indonesia wajib membayar  Pokok Pajak Air Permukaan sejak tahun  2011 sampai dengan bulan Juli 2017 termasuk sangsi administrasi berupa denda  100 persen dari jumlah pajak berdasarkan  putusan banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan  (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002),”ujarnya

Lanjut dia, hadir juga DPD RI asal  Papua Pdt Charles Simaremare perwakilan PT Freeport Indonesia,  permakilan  Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan Kementrian Keuangan,  Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua.

Konsisten

Sementara  Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly mengungkapkan, sebelumnya dalam pengadilan yang sama  mereka kalah, namun  mereka PT Freepot Indonesia masih melakukan negosiasi dan berkelit. Namun kali ini mereka tak bisa menghindar dan kami berterimakasih Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan Kementrian Keuangan,  Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri yang menfasilitasi pertemuan ini.

Lanjut dia, walau terjadi perdebatan yang alot  dari pertemuan terebut hasil terpenting adalah  mengenai pengaturan  mengenai tahapan pembayaran  dan besarannya. “Ini dapat dibicarakan dan difasilitasi antara Gubernur  Papua dan  pimpinan PT Freeport Indonesia sepanjang tidak beretentangan dengan  perundang-undangan  dan Putusan Pengadilan. Hasil pertemuan ini sudah kami sampaikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, “ujarnya.

Dan  harapannya proses pembayaran bisa dimulai. “Proses ini  DPR papua meminta dengan tegas untuk Freeport harus konsisten melaksanakan pembayaran ini. Mengapa demikian? Karena dari aspek penganggaran  kita berharapa pada APBD Perubahan PAP sudah masuk sebagai tambahan dalam  Pendapatn Asli Daerah kita di APBD kita. Nah, bila masuk  maka itu bisa menambah fiscal daerah kita pada  APBD Perubahan,”ujarnya. Tahapannya seperti apa hingga Freeport membayar hingga lunas, kata dia,  nanti setelah mereka bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Seperti diketahui  PT Freeport Indonesia memiliki tunggakan pajak yang fantastis terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Total tunggakan pajaknya ditaksir mencapai Rp3,5 triliun.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, Freeport menunggak pajak penggunaan air permukaan selama empat tahun. Pajak ini merupakan pajak yang ditanggung Freeport karena memakai air di Sungai Ajkwa di Papua untuk  menahan endapan tailing (residu tambang).

“Pengadilan pajak Indonesia pada 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan dan wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya sebesar kurang lebih Rp3,5 triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Itu harus segera diselesaikan,” katanya di Jakarta, Sabtu (28/1) lalu

Dia menjelaskan, munculnya gugatan pajak Freeport dikarenakan Pemprov Papua menagih kekurangan pembayaran pajak raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) ini, sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didalam hasil auditnya.

“BPK dalam hasil auditnya mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak Freeport terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015. Kami sebagai pemerintah daerah kemudian mengirimkan surat kepada Freeport untuk segera menyelesaikan kekurangan pajak dimaksud. Freeport menolak untuk menyelesaikan kekurangan tersebut dan melakukan gugatan ke pengadilan pajak Indonesia. Puji Tuhan gugatan tersebut ditolak,” imbuh dia.

Freeport, kata Enembe, menggunakan acuan pembayaran pajak penggunaan air permukaan sebesar Rp10 per meter kubik (m3) per detik sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 1990. Sementara Pemprov Papua mengacu pada Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penggunaan air permukaan dikenai pajak sebesar Rp120 per m3 per detik. Perbedaan inilah yang menjadi tagihan pajak yang belum dibayarkan oleh Freeport.

Dia mengaku bersyukur bahwa gugatan tersebut di tolak, karena ini berkaitan dengan harkat dan martabat rakyat Papua sebagai pemilik tanah yang diberkati. “Perjuangan untuk mendapatkan dana sebesar ini bukan perkara mudah, karena kami berhadapan dengan perusahaan besar, PT Freeport Indonesia yang semua orang sudah tahu. Hanya karena ini berkaitan dengan hak yang memang sudah seharusnya menjadi milik rakyat Papua maka kami perjuangkan sekuat dan semampu kami,” tandasnya. [Roberth]

Check Also

Enggar Paparkan Alasan Impor Beras, Tiga Bulan Operasi Pasar Tetapi Harga Ogah Turun

Wartaplus. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita, buka-bukaan dibalik alasan pemerintah melakukan impor beras. Menurutnya, kebijakan itu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *