HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » NEWSPLUS » Jadi Anak Baik Sejak Era SBY, Imin Main Aman

Jadi Anak Baik Sejak Era SBY, Imin Main Aman

Wartaplus. Dari dulu, PKB bisa dibilang anak baik di dalam koalisi pemerintah. Di Era SBY, partai yang digawangi Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin ini tidak neko-neko. Kini, dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK, sikap PKB juga sama. Di saat PDIP dan PAN saling sikut dan perhitungan soal loyalitas, PKB justru pasang badan mendukung Jokowi-JK. Imin memang pandai berpolitik atau cari aman?.

Pemerintahan Jokowi-JK sedang diuji dari dalam, tepatnya dalam koalisi parpol. Pertama, soal presidential threshold atau ambang batas di RUU Pemilu yang sedang kencang di DPR. Pemerintah menginginkan ambang batas pencalonan di Pilpres 2019 sebesar 20 persen kursi DPR dan 25 persen perolehan suara nasional.

Peta politik terakhir, tujuh partai pendukung pemerintah di Panitia Khusus tidak solid sehingga tidak menemukan kata sepakat. Akibatnya, pengambilan keputusan atas lima tema krusial RUU Pemilu yang selama ini menjadi perdebatan dibawa ke rapat paripurna Kamis (20/7) mendatang. Rinciannya, lima partai pemerintah yakni PDIP, Golkar, NasDem, PPP dan Hanura memilih Paket A (20-25 persen). Sedangkan PAN memilih Paket B (nol persen). Adapun PKB belum menentukan sikap. Sementara, partai non-pemerintah, yakni PKS, Gerindra dan Demokrat, memilih untuk membawanya ke rapat paripurna.

Nah, kemarin, Ketum PKB Cak Imin menegaskan partainya akan mengikuti maunya pemerintah di RUU Pemilu ini. “Intinya ikut saja dengan maunya pemerintah, lebih praktis dan biar cepat selesai,” kata dia di Lumajang, Jawa Timur, kemarin. Pun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang belum lama ini diteken Presiden Jokowi. Imin menegaskan, PKB berada dalam gerbong pemerintahan. “PKB sebagai partai pendukung pemerintah tentu akan menerima seluruh keputusan pemerintah, termasuk Perppu,” kata Imin.

Sekalipun mendukung, kata Imin, PKB akan melakukan pengkajian khusus ihwal Perppu Ormas ini secara mendetail. PKB memberi kepercayaan kepada pemerintah melaksanakan perppu hingga pembahasannya di DPR selesai. “Sebagai partai pendukung pemerintahan, (harus) satu barisan,” tegasnya. RM

Check Also

Jelang Pilkada, PPATK: Bank Daerah Rawan Disalahgunakan

Wartaplus. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mewanti-wanti bangkir untuk lebih ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *