HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Hindari Masalah Pidana, ASN Wajib Pahami Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Wakil Gubernur Klemen Tinal saat memberikan arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (17/7)/Riri

Hindari Masalah Pidana, ASN Wajib Pahami Proses Pengadaan Barang dan Jasa

JAYAPURA, – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengingatkan jajarannya untuk lebih memahami terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) didalam pemerintahan. Hal ini penting demi menghindari terjadinya masalah pidana yang disebabkan oleh kesalahan dalam prosesnya.

Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembahasan Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (17/7).

Menurutnya, lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan membuat sejumlah aparat negara tersangkut kasus pidana. Sebagian besar karena masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Dalam kaitan itulah, maka perlu pemahaman yang baik dan mendalam terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga adanya kasus sedini mungkin bisa diatasi dan dihindari,” tuturnya.

Dalam rapat yang menghadirkan nara sumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Maruli Tua, lebih difokuskan pada pembahasan pencegahan korupsi dari sektor pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Lanjut dikatakan Wagub, saat ini pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara di satu sisi hampir dipastikan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan akan berhadapan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Disisi lain didasarkan pada kondisi real yang terjadi saat ini antara lain masih lemahnya pemahaman PBJ, kualitas pekerjaan yang dihasilkan relatif masih rendah,”kata Wagub yang dalam acara ini didampingi Sekda, Hery Dosinaen

“Kita berharap bahwa dengan pemahaman yang baik dan mendalam tersebut. Maka pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Wagub meminta kepada setiap pimpinan SKPD beserta jajarannya lebih pro aktif lagi mengikuti kegiatan – kegiatan pengembangan kapasitas aparatur. Khususnya sektor PBJ, Peningkatan jumlah aparatur yang bersertifikasi serta kegiatan – kegiatan lainnya yang secara tegas mendukung program peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang PBJ.

Sebab saat ini banyak program pengembangan kapasitas aparatur dalam bidang PBJ yang dilaksanakan setiap tahunnya baik oleh LKPP ataupun oleh instansi vertikal lainnya. Tentunya kesemuanya dengan tujuan yang sama yaitu pengembangan SDM aparatur sektor PBJ.

“Sekali lagi kita berharap bahwa dengan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi, konsisten dan terencana akan memberikan dampak pada semakin tertibnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga Visi dan Misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dapat kita wujudkan,”tandasnya.[Riri]

Check Also

Ban Mobil Wajib Ganti Tiap 5 Tahun Sekali, Benarkah?

WARTAPLUS – Ban merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah kendaraan. Selain membuat gerakan mobil ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *