HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Hukum » Hakim Sebut Keterlibatan Kepala Bakamla Minta Fee
Terdakwa kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi (kiri) berdiskusi dengan penasehat hukumnya usai mendengarkan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (17/7). Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara empat tahun tiga bulan dan denda Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan kepada mantan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama sekaligus Plt Sestama Bakamla itu karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan monitoring satelit di Badan Keamanan Laut tahun anggaran 2016. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/17

Hakim Sebut Keterlibatan Kepala Bakamla Minta Fee

Wartaplus. Keterlibatan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo disebut dalam pertimbangan vonis hakim untuk terdakwa Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi.
Arie Soedewo disebut memerintahkan Eko untuk menanyakan fee yang akan diberikan PT Melati Technofo Indonesia, selaku perusahaan pemenang proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla.
“Bahwa terdakwa diminta oleh Kepala Bakamla untuk mencari tahu ada bagian untuk Bakamla,” ujar hakim Sofialdi saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Menurut hakim, seusai mendapat arahan dari Arie Soedewo, Eko menindaklanjutinya dengan menanyakan jatah fee untuk Bakamla kepada pegawai PT Melati Technofo Indonesia, Muhammad Adami Okta. Eko meminta agar jatah untuk Bakamla sebesar 7,5 persen, diberikan lebih dulu sebesar 2 persen.
Nama Arie Soedewo sudah disebut-sebut dalam surat dakwaan terhadap Eko. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Eko Susilo Hadi menerima suap 88.500 dolar Amerika dan 100 ribu dolar Singapura
Uang suap itu diterima dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Dharmawansyah. Tujuannya agar PT MTI ditunjuk menjadi rekanan dalam proyek monitoring satelit Rp400 miliar.
Eko menerima suap bersama Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo serta Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan.
“Telah menerima uang dari Fahmi Darmawansyah yang diserahkan melalui Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus (anak buah Fahmi—red),” kata Jaksa Kresno Anto Wibowo membacakan surat dakwaan.
Jaksa membeberkan pada Maret 2016, Staf Khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi menemui Fahmi Darmawansyah dan Adami Okta di kantor PT Merial Esa. Ali Fahmi menawarkan Fahmi Darmawansyah ikut proyek di Bakamla. Namun syaratnya harus memberikan fee 15 persen.
Bakamla lalu membuka lelang proyek monitoring satelite. PT MTI terpilih menjadi penyedia monitoring satelit. Setelah penunjukan rekanan, Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo memanggil Eko ke ruangannya.
Arie menyampaikan kepada Eko mengenai jatah yang akan diberikan PT MTI. “Adapun dari jatah 15 persen tersebut, yang sebesar 7,5 persen akan diberikan oleh PT Melati Technofo Indonesia kepada pihak Bakamla, yang dalam realisasinya akan diberikan terlebih dahulu sebesar 2 persen,” sebut jaksa Kresno.
Atas arahan Arie, lanjut jaksa, Eko meminta Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memanggil PT MTI. Pada 9 November 2016, Adami Okta datang menghadap. Ia setuju untuk mencairkan jatah 2 persen terlebih dulu.
“Kemudian Arie Soedewo memberikan arahan kepada terdakwa agar menerimanya dan membagikan kepada Nofel Hasan dan Bambang Udoyo, masing-masing Rp1 miliar, sedangkan Rp2 miliar untuk terdakwa,” jelas jaksa.
Sebelumnya, nama Arie Soedewo juga disebut dalam surat dakwaan Fahmi Darmawansyah. Ia disebut sebagai pengatur pencairan fee PT MTI dan jatah duit untuk pejabat Bakamla.
Eko ketika menjadi saksi persidangan Fahmi membenarkan Arie yang meminta pencairan fee 2 persen dulu.
Dalam perkara ini, Eko akhirnya divonis 4 tahun 3 bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eko memutuskan menerima putusan ini. RM

Check Also

Enggar Paparkan Alasan Impor Beras, Tiga Bulan Operasi Pasar Tetapi Harga Ogah Turun

Wartaplus. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita, buka-bukaan dibalik alasan pemerintah melakukan impor beras. Menurutnya, kebijakan itu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *