HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » Dugaan Penyelewengan Dana Desa Hingga Milyaran Rupiah Terjadi di Pegunungan Bintang
Dir Krimsus Polda Papua Kombes Pol Edy Swarsono/Cholid

Dugaan Penyelewengan Dana Desa Hingga Milyaran Rupiah Terjadi di Pegunungan Bintang

JAYAPURA,-Direktoran Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua temukan indikasi dugaan  penyelewengan dana Desa Tahun 2016 di Kabupaten Pegunungan Bintang hingga mencapai Rp 3,6 milyar. Hal ini diungkapkan Dir Krimsus Polda Papua Kombes Pol Edy Swarsono saat ditemui di ruang kerjannya Senin (7/8) sore.

Kata Edy penyelewengan dana desa tahun anggaran  2016 senilai Rp 3,6 milyar dilakukan oleh tiga terduga tersangka yakni  AE, KK dan DH yang merupakan oknum pegawai Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang dengan modus pembayaran pajak.

“Tiga calon tersangka ini melakukan tindakan korupsi dana desa dengan alasan pembayaran pajak, sehingga dana desa senilai  Rp 555 juta perkampung dipangkas Rp 15 juta dari total kampung yang ada sebanyak 227 kampung yang menerima anggaran dana desa,”pungkasnya.

Lanjut Edy dari kasus penyelewengan atau kasus tindak pidana korupsi ini sedikitnya 17 saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua.

“Dari hasil gelar perkara yang dilakukan  penyidikan sudah lakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi, termaksud didalamnya ada kepala desa,  selain itu juga ada ahli dari Kementrian Dana Desa,  Ditjen Keuangan Daerah dan BPK RI juga sudah kita mintai keterangan,”jelasnya.

Dirinya menyampaikan dari total 227 kampung pihaknya hanya mengambil sampel di 15 kampung dan sisanya dapat dilihat dari print out pemeriksaan, namun diduga pengunaan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi tiga Oknum yang nanti ditetapkan sebagai tersangka.

Edy menambahkan ketika pelaku yang melakukan tindak pidana krorupsi dana desa itu belum bisa ditetapkan tersangka, lantaran belum ada data kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Ketiga ini belum bisa ditetapkan tersangka, kita juga masih menunggu BPKP atau BPK karena instusi yang bisa  menghitung  keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang ialah BPK. Unsur utama korupsi harus ada kerugian negara, kalau tidak ada barang itu maka tidak bisa dipidana,”pungkas Edy.

Untuk ketiga calon tersangka dalam kasus ini rencananya akan dikenakan  pasal 3 dan pasal 8 UU 31  tahun 1999  dirubah dengan UU Nomor 20  tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak Korupsi Untuk pasal 55  ayat 1.[Cholid]

Check Also

SMP Negeri 03 Kwawi Manokwari Terima Adiwiyata dari Kementarian Lingkungan Hidup

MANOKWARI,- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Kwawi, Kabupaten Manokwari terima Adiwiyata tingkat nasional tahun ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *