HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » Dinilai Langgar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Tiga Paslon Minta PSU Kabupaten Jayapura Ditunda

Dinilai Langgar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Tiga Paslon Minta PSU Kabupaten Jayapura Ditunda

JAYAPURA,-3 Calon Bupati Kabupaten Jayapura masing-masing Yanni, Yansen Monim dan Godlief  Ohee secara resmi menyatakan sikap menolak pelaksanaan PSU yang rencananya digelar pada tanggal  9 Agustus 2017. Pernyataan sikap ini diterima wartaplus.com, Senin (24/7) sore.

Alasannya, ketiganya menilai KPU Provinsi Papua yang mengambil alih pelaksanaan PSU selain telah melanggar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), juga bersikap tertutup serta tidak profesional dan demokratis dalam melaksanakan PSU. 6 poin permasalahan yang disoroti dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh ketiga calon yaitu,

1. Kami sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, menilai dan berpendapat bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah bersikap tertutup dan tidak demokratis dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU, dimana sejak Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 dikeluarkan dan KPU Provinsi mengambil alih tugas KPU Kabupaten Jayapura, hingga saat ini kami sebagai peserta pemilihan tidak pernah sekali pun diundang untuk membicarakan masalah PSU, termasuk masalah tahapan, program dan jadwal.

2.  Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pemberitahuan resmi kepada kami sebagai Peserta Pemilihan mengenai jadwal pelaksanaan PSU. Kami hanya tau lewat berita dan infor-info di pinggir jalan. Seluruh proses persiapan pelaksanaan PSU dilakukan secara diam-diam dan tertutup, padahal kami adalah pihak yang pertama kali mengungkap adanya pelanggaran pada pemungutan suara sebelumnya hingga akhirnya menghasilkan keputusan PSU di 17 Distrik. Oleh karena itu kami menilai dan perpendapat bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura telah melanggar asas keterbukaan, profesionalisme dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan PSU.

3. Bahwa dalam Amar Putusan DKPP poin 6 secara tegas dan jelas menyatakan Memerintahkan KPU Provinsi Papua mengambilalih pelaksanaan PSU di 17 dari 19 Distrik dengan keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara. Namun faktanya, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura   hanya melaksanakan PSU di sebagian TPS atau  229  TPS di 17 Distrik, bukan seluruh TPS yang ada di 17 Distrik  yaitu 308 TPS. KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  tidak sepatutnya  membuat tafsir  yang berbeda dari Amar Putusan DKPP, karena KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki kewenangan menafsirkan Putusan DKPP, kecuali wajib melaksanakan Putusan DKPP sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 15 Tahun 2011. Dengan Fakta ini, maka kami menilai KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  sudah tidak lagi bersikap independen, mandiri, jujur dan  adil  dalam menyelenggarakan PSU.
.
4. Bahwa selain  mengurangi  jumlah TPS yang harus di PSU, KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  juga  tidak  melakukan evaluasi terhadap jajaran penyelenggara sebagaimana yang diperintahkan DKPP.  Evaluasi ini termasuk jajaran sekretariat, karena dalam Putusan DKPP terungkap bukan hanya  ada pelanggaran mengenai pergantian KPPS secara massif tetapi juga pelanggaran berupa manipulasi C-1 KWK sehingga C-1 KWK yang asli tidak diketahui keberadaannya kecuali foto copy. Hal ini  menunjukkan bahwa KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura tidak memiliki niat dan komitmen  dalam menghadirkan jajaran penyelenggara  yang  profesional dan kredibel.

5. Bahwa  terkait dengan agenda pembentukan PPD, PPS dan KPPS,  KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura   patut diduga  telah  melakukan pembohongan publik, dimana berdasarkan jadwal yang kami temukan, tercantum pembentukan PPD, PPS dan KPPS  pada tanggal 16-19 Juli 2017. Namun faktanya,  proses  pembentukan PPD, PPS dan KPPS  dimulai  sebelum  tanggal  16 Juli 2017.   Ini bukan masalah sedehana melainkan masalah serius yang memiliki dampak sangat besar, karena dengan  melakukan proses pembentukan PPD, PPS dan KPPS diluar dari jadwal yang telah ditentukan tanpa memberitahukan kepada  masyarakat, peserta pemilihan maupun pengawas pemilihan, menyebabkan proses  pembentukan PPD, PPS dan KPPS  luput dari pantauan dan pengawasan.  Hal ini dapat dianggap KPU Provinsi Papua telah mengelabui  masyarakat dan seluruh pihak dengan melakukan rekruitmen PPD, PPS dan KPPS mendahului jadwal dengan tujuan untuk menghindari adanya pengawasan.

6. Bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana di atas, kami menilai, pelasaknaan PSU yang dilakukan  KPU provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  lebih buruk  dari pelanggaran  yang terjadi pada pemilihan  sebelumnya. Menurut mereka pelanggaran yang  terjadi  dalam proses pelaksanaan PSU saat ini lebih nyata  dan terencana,  dengan itu kami  menyatakan sikap,

Pertama : Meminta kepada  KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura untuk menghentikan  segala kegiatan yang terkait dengan proses  penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang,  karena  apa yang dilakukan  bertentangan dengan Putusan DKPP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  untuk menunda  jadwal pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun  2017.

Ketiga : Meminta kepada KPU Provinsi Papua sebagai KPU Kabupaten Jayapura  untuk konsisten melaksanakan  Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-VI/2017 dan Nomor 88/DKPP-PKE-VI/2017 khususnya mengenai jumlah TPS yang di PSU serta  keharusan mengevaluasi jajaran penyelenggara yang hingga saat ini tidak dilakukan.

Keempat :​ Meminta Bawaslu Provinsi Papua yang  dalam Amar Putusan DKPP diperintahkan mengawasi pelaksanaan PSU, untuk mengambil sikap tegas dan sekaligus merekomendasikan penundaan  pelaksanaan PSU,  karena proses yang dilakukan  saat ini  sangat tertutup  dan  penuh dengan kesewenang-wenangan.

Aneh

Sementara itu Calon Bupati nomor urut 5, Yansen Monim mengatakan   pelaksanaan PSU ini sangat aneh. “Kita sebagai peserta tidak pernah diundang untuk membicarakan masalah PSU. Ini kan bukan pemilihan normal tapi pemungutan suara ulang karena sebelumnya muncul banyak pelanggaran sehingga KPU Provinsi Papua seharusnya mengundang semua pihak termasuk kami sebagai peserta untuk membicarakan segala hal yang akan dilakukan agar pelanggaran yang pernah terjadi  sebelumnya tidak lagi terjadi saat PSU,”ujarnya.

Sementara  Calon Bupati Nomor urut  1,  Yanni  menegaskan  jika semua mau konsisten dengan aturan main, PSU ini sudah tidak layak dilaksanakan karena kadaluarsa atau lewat waktu.

“Masalah Pilkada Kabupaten Jayapura ini mau diselesaikan  melalui PSU atau pun Pemilu Lanjutan sudah tidak memenuhi syarat.  Dalam PKPU No. 10 Tahun 2015 sangat jelas diatur  PSU itu dilaksanakan selambat-lambatnya 4 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan Pemilu Lanjutan selambat-lambatnya 10 hari,”ujarnya

Dikatakan, sekarang sudah 4 bulan lebih, mana ada PSU dilaksanakan  dengan jarak waktu yang begitu lama? “Kemudian siapa yang bisa menjamin kebenaran dan keabsahan 119 TPS yang tidak di PSU? Dalam Pilkada dimanapun,   tidak ada cerita suatu dokumen mengenai hasil  pemungutan dan penghitungan suara mengendap berbulan-bulan tanpa diketahui keberadaannya. Ini sama saja cerita dongeng  dan kemudian memaksakan orang lain untuk percaya,”ujarnya. [Roberth]

Check Also

OSO Kantongi SK Menkumham, Wiranto: Tidak Ada Munaslub

Wartaplus. Konflik internal yang melanda Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bakal reda. Pasalnya, tidak ada agenda ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *