HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Diminta Rincikan Usulan Anggaran Pilgub, KPU Papua Minta Waktu Dua Hari
Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy

Diminta Rincikan Usulan Anggaran Pilgub, KPU Papua Minta Waktu Dua Hari

JAYAPURA, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua meminta waktu dua hari untuk menyampaikan perincian usulan anggaran Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018, yang mencapai Rp1,26 triliun.

Permintaan ini disampaikan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy saat diwawancarai pers di sela sela kegiatan rapat pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Jayapura, Senin (14/8).

Dikatakan, Sekda Papua Hery Dosinaen dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Dirjen OTDA Kemendagri, Sony Sumarsono telah meminta pihaknya untuk memaparkan rincian setiap penggunaan anggaran yang diusulkan untuk Pilgub 2018.
“Jadi mereka (Pemprov) minta kita harus rincikan. Makanya kami dari KPU Papua minta diberi kelonggaran selama dua hari. Setelah itu, akan langsung disampaikan kepada Pemprov dalam bentuk Prosedur Operasional Kegiatan (POK),” ungkapnya.

Adam menjelaskan, anggaran yang disampaikan oleh KPU Papua, diposting secara global (umum). Misalnya untuk pelaksanaan sosialisasi di 29 kabupaten dan kota, hanya mencantumkan satu itemnya senilai Rp120 juta.
“Nilai itu kemudian yang kita kalikan 29 kabupaten dan kota, sehingga dapat nilai biaya yang diusulkan sekitar Rp2 miliar lebih.
Namun jika diminta ada perincian maka kita akan jelaskan Rp120 juta, itu untuk apa saja. Seperti, kami pakai ongkos transportasi ke Puncak Jaya. Lalu kami bayar pesawatnya berapa, kemudian bayar narasumbernya berapa, ini yang akan kita segera sampaikan,” jelas Adam panjang lebar.

Kegiatan pembahasan NPHD Pilgub Papua, dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sony Sumarsono. Ia menilai, Pemprov Papua tak salah meminta perincian anggaran Pilgub Papua oleh KPU. Sebab apakah masuk akal jika pembahasan perencanaannya Pilkada saja nilainya mencapai Rp300 juta. Kemudian untuk sekedar penandatangan NPHD, apakah butuh biaya Rp500 juta?
“Memang hal seperti ini perinciannya harus dibahas. Lalu kemudian ada rasionalisasi untuk memperoleh anggaran yang dibutuhkan, bukan berlebih atau kurang. Intinya pembahasan kali ini untuk merasionalisasikan kebutuhan anggaran, ditengah-tengah situasi sulit
Pemprov Papua untuk menganggarkan,” katanya.

Ia menambahkan, bisa dibayangkan anggaran Rp1,26 triliun itu hanya untuk KPU Papua. Belum lagi ada usulan Bawaslu dan pihak keamanan. Total bisa mencapai Rp2,5 trilun
dan resikonya bisa sedot angggaran yang sebetulnya untuk publik. Makanya ada rasionalisasi supaya seluruh anggaran itu masuk akal dan Pilkada bisa diselenggarakan dengan baik.[Riri]

Check Also

Ban Mobil Wajib Ganti Tiap 5 Tahun Sekali, Benarkah?

WARTAPLUS – Ban merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah kendaraan. Selain membuat gerakan mobil ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *