HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Dewan Pers Minta Wartawan yang Terlibat Pilkada Harus Cuti
Sekertaris Jenderal (sekjen) PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Jumat (28/7) pagi/Aka

Dewan Pers Minta Wartawan yang Terlibat Pilkada Harus Cuti

JAYAPURA,– Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak jilid 3 tahun 2018 mendatang, Dewan Pers Pusat meminta seluruh media di Indonesia untuk bersikap netral dan memberikan edukasi bagi masyarakat. Wartawan yang terlibat Pilkada harus cuti.

“Menghadapi Pilkada 2018, peranan media sangat penting, media sebagai salah satu pilar demokrasi berkepentingan memberikan pilkada yang aman, damai, tapi juga menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik daerah,” kata Sekertaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Jumat (28/7) pagi.

Menurutnya, media memiliki fungsi memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat bahwa pemilu adalah salah satu cara untuk untuk mengganti pemimpin baru.

“Media itu bagus kalau memberikan rekam jejak pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat, apakah baik atau tidak. Biarkan masyarakat yang menilai, dengan demikian fungsi media itu akan maksimal,” ujarnya.

Media tidak boleh menjelekkan salah satu pasangan dalam pilkada karena dibayar oleh pasangan lain dan juga tidak bolah menyanjung pasangan tertentu secara berlebihan. “ Media itu harus transparan, independen, mengutamakan kepentingan rakyat,” tuturnya.

Hendry juga meminta bagi wartawan yang ingin terlibat dalam pilkada, wajib mengundurkan diri dari perusahaannya. “Kalau wartawan ingin menjadi tim sukses maka sebaiknya mengambil cuti, tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Papua, Taufan Pamungkas, mengatakan, dalam Pilkada 2018 di provinsi Papua, media tidak hanya memberikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Selama ini media di Papua, hanya memberi informasi dan tidak mengedukasi, jadi yang kita minta dalam Pilkada kali ini ya media harus memberikan edukasi kepada masyarakat,” pintanya.

Selain itu, Taufan meminta agar dalam pemberitaan media wajib memberikan media yang berimbang. “ kita memang mengejar aktualitas, tetapi kita juga harus benar-benar faktual, sehingga pemberitaan itu berimbang,” tuturnya. [Aka]

Check Also

Gubernur Papua Barat: Jangan Rendahkan Harga Diri Orang Asli Papua dengan Miras

MANOKWARI,- Toko yang masih menjual minuman keras di Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari agar ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *