HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Hukum » Dakwaan Jaksa Sah, Hakim Tolak Semua Eksepsi Miryam

Dakwaan Jaksa Sah, Hakim Tolak Semua Eksepsi Miryam

 

Wartaplus.  Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memerintahkan jaksa KPK menghadirkan saksi-saksi perkara keterangan palsu dalam sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Miryam S Haryani.

Perintah itu disampaikan setelah majelis hakim menolak seluruh keberatan atau eksepsi pihak Miryam atas dakwaan jaksa. “Mengadili menolak keberatan tim penasihat hukum Miryam S. Haryani untuk seluruhnya,” kata ketua majelis hakim Frangki Tambuwun membacakan putusan sela.

Frangki menyatakan dakwaan jaksa telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. “Dan sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini,” katanya.

Miryam sebelumnya mengajukan keberatan atas dakwaan karena menilai perkara keterangan palsu bukan kewenangan Pengadilan Tipikor, melainkan ranah peradilan umum.

Menurut majelis hakim, adanya Pasal 22 UU Pemberantasan Tipikor—yang didakwaan kepada Miryam—untuk kepentingan memperlancar penyidikan perkara korupsi. “Keberatan penasihat hukum yang mengatakan pengadilan Tipikor tidak berwenang tidak mempunyai alasan hukum sah dan harus ditolak,” kata Frangki.

Miryam juga keberatan karena perkara pokok yang menjadikannya terdakwa, yakni korupsi e-KTP, belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga jaksa tak berwenang memproses dirinya sebagai terdakwa pemberi keterangan palsu.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan proses hukum perkara Miryam tak perlu menunggu kasus korupsi e-KTP diputus dan berkekuatan hukum tetap. “Tak ada ketentuan harus menunggu perkara lain selesai. Oleh karenanya keberatan itu tidak beralasan dan harus ditolak,” putus Frangki.

Majelis hakim memutuskan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Miryam. Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara Miryam berdasarkan dakwaan jaksa. RM

Check Also

Enggar Paparkan Alasan Impor Beras, Tiga Bulan Operasi Pasar Tetapi Harga Ogah Turun

Wartaplus. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartisto Lukita, buka-bukaan dibalik alasan pemerintah melakukan impor beras. Menurutnya, kebijakan itu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *