HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Biaya Politik Tinggi, KPK Ingatkan Calon Peserta Pilkada 2018 di Papua ‘Hati-Hati’
Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Papua, Maruli Tua/Riri

Biaya Politik Tinggi, KPK Ingatkan Calon Peserta Pilkada 2018 di Papua ‘Hati-Hati’

JAYAPURA,- Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa  biaya politik yang tinggi memiliki potensi besar dalam mendorong setiap calon kepala daerah yang terpilih, untuk melakukan korupsi, guna mengembalikan biaya politiknya.

Terkait hasil kajian tersebut, Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Papua, Maruli Tua mengingatkan setiap calon peserta Pilkada baik Pilgub maupun Pilkada di 7 Kabupaten di Papua untuk berhati hati dan mengantisipasi tingginya biaya politik. Menurutnya, indikasi korupsi seperti ini sudah terjadi di beberapa daerah, dan mengkibatkan kepala daerahnya masuk penjara.

“Ya, sudah tentu kalau maju dan menang, kepala daerah akan berpikir gimana caranya balik modal, apalagi kalau ada dukungan dari para pengusaha,” ujar Maruli kepada pers di Jayapura, Selasa (18/7) lalu.

Diungkapkan olehnya, biaya politik yang tinggi bukan saja pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetapi juga pada pemilihan legislatif.  “Sebab tidak mungkin modal politik itu dapat kembali dalam hitungan satu atau dua tahun ke depan. Sehingga sangat memungkinkan seorang kepala daerah untuk melakukab tindakan korupsi,” ungkapnya.

Lanjut dijelaskan, dalam pelaksanaan pilkada sesuai dengan undang-undang mewajibkan setiap calon kepala daerah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Namun, calon kepala daerah yang dilaporkan jumlah kekayaanya itu tidak sesuai dengan biaya politiknya. Hal inilah yang menjadi pertanyaan KPK? Artinya, biaya politiknya itu pasti sumbangan dari pengusaha-pengusaha, sehingga jika calon tersebut terpilih maka terjadilah kasus tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sistem politik yang dianut saat ini memang demokrasi dan terbuka, namun menurut Maruli, akan berdampak pada biaya politik yang mahal baik ketika terpilih menjadi kepala daerah maupun legislatif. “Nah, KPK menduga hulu dari korupsi di pemerintah daerah itu akibat dari biaya politik tinggi dalam pilkada kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif,” ujarnya lagi.[Riri]

Check Also

70 Atlet Ikut Lomba Body Contes dan Binaraga Piala Bupati Jayapura Cup I

SENTANI,– Sedikitnya 70 atlet binaraga dari 7 Kabupaten dan 1 kota di Papua mengikuti lomba ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *