HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » Hukum » Bareskrim Kebut Berkas Perkara Bos MNC Group

Bareskrim Kebut Berkas Perkara Bos MNC Group

Wartaplus. Upaya bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo menggugurkan status tersangka pengancaman kepada jaksa, gagal. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Hary Tanoe terhadap Bareskrim Polri.
“Mengadili, dalam eksepsi menolak eksepsi dari pemohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan dari pemohon,” kata Cepi Iskandar, hakim tunggal membacakan putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan kemarin.
Dalam pertimbangannya, Cepi menilai, Bareskrim telah memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Hary sebagai tersangka.
Cepi menyatakan penyelidikan dan penyidikan kasus Hary sudah memenuhi ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri.
“Termohon (Bareskrim) berdasarkan bukti-bukti tersebut dalam tugas penyelidikan dan penyidikan telah memenuhi tata prosedur yang ditentukan,” kata Cepi. Hakim pun menyatakan penetapan tersangka terhadap Hary sah.
Mengenai keterlambatan pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor (Hary), menurut Cepi, pihak Hary tidak mengajukan dalil keberatan dalam gugatan praperadilan.
“Hakim praperadilan berpendapat apabila tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti permohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, bukan perkara yang substansial,” ujar Cepi.
Hakim juga menolak dalil pihak Hary bahwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Menurut hakim, polisi juga memiliki kewenangan mengusut pelanggaran UU ITE. “Sehingga alasan dari pemohon harus dikesampingkan,” ujar Hakim.
Hary menggugat Bareskrim lantaran menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus pengancaman jaksa. Ia diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai pengancaman melalui dokumen elektronik.
Hary diduga mengirim pesan bernada ancaman kepada Yulianto, Kepala Sub Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung pada awal Januari 2016 lalu.
Isi pesannya, “Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan.”
Yulianto pun melaporkan Hary ke Bareskrim. Hary membantah mengancam Yulianto lewat pesan yang dikirimnya.
Menanggapi ditolaknya gugatan praperadilan Hary, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Brigadir Jenderal Fadil Imran menyatakan bakal mempercepat penyelesaian berkas perkara. “Agar berkasnya segera dinyatakan lengkap,” katanya.
Untuk melengkapi berkas perkara, Bareskrim telah memanggil Hary untuk diperiksa sebagai tersangka. RM

Check Also

Farhat Abbas Laporkan Nikita Mirzani ke Polisi

WARTAPLUS – Farhat Abbas kembali mendatangi Polda Metro Jaya, Selasa, 16 Januari 2018. Kedatangan Farhat ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *