Ekonomi

Angka Kemiskinan Telat Turun, Sri Mulyani Ketar-Ketir

Sri Mulyani Ketar-Ketir

Wartaplus. Menteri Keuangan Sri Mulyani lagi ketar-ketir. Angka kemiskinan diprediksi bakal turun melambat. Dia mengajak seluruh pejabat negara baik di pusat maupun daerah mewaspadai ini.

“Kita perlu waspada karena kemiskinan tidak turun secepat kenaikan anggaran baik melalui kementerian atau lembaga maupun transfer ke daerah,” kata Sri Mul saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menurut Sri Mul, anggaran belanja negara tahun depan Rp 2.220,7 triliun. Untuk belanja kementerian dan lembaga Rp 847,4 triliun, anggaran belanja non kementerian dan lembaga Rp 607,1 triliun. Tidak hanya itu, untuk dana transfer ke daerah dan dana desa tahun depan Rp 766,2 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang hanya Rp 574,4 triliun.

Kata dia, APBN 2018 diprioritaskan untuk berbagai sektor. Untuk pengentasan kesenjangan dan kemiskinan yang dialokasikan Rp 283,7 triliun, pembangunan infrastruktur Rp 410,7 triliun, program pendukung sektor-sektor unggulan Rp 34,8 triliun, program untuk perbaikan kinerja dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp 365,8 triliun, serta program ketahanan keamanan serta penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu Rp 22,8 triliun.

Selanjutnya, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang sebesar Rp 62,4 triliun untuk mendorong penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik sesuai prioritas nasional. Dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp 123,5 triliun untuk meningkatkan akses pelayanan publik dan untuk memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

Sri Mul menyindir banyak pemerintah daerah yang anggaran rapatnya lebih besar dari pemerintah pusat. Dia melihat pengelolaan APBD masih belum baik. “Kalau dari sisi penerimaan, daerah masih tergantung dari transfer pusat ke daerah, dari sisi belanja juga ada problem,” kata dia. Lihat saja, porsi belanja pegawai pemerintah daerah sebesar 37 persen dari APBD, sedangkan belanja modal hanya 20 persen. Selain itu, belanja modal di daerah pun sangat tergantung dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

“Sebagian daerah membuat standar lebih tinggi dari pusat, perjalanan dinas dan standar rapat. Masa rapat di sini dan daerah menjadi lebih mahal. Itu nggak masuk akal. Kita ingin itu diteliti honor team, biaya rapat. APBD habis hanya untuk birokrat,” keluhnya.

Dia mengimbau pemerintah daerah membuat standar biaya masukan (SBM) dan standar biaya khusus (SBK). Tak sedikit daerah yang belum menerapakan standar tersebut. “Di berbagai daerah masih belum membuat, sehingga dia menggunakan standar sesuka mereka,” paparnya. Sri Mul juga menyentil kepala daerah yang membuat rancangan kerja banyak tetapi tidak terealisasi dengan baik. Daerah mesti membuat program yang terfokus sehingga tercapai apa yang ingin dilakukan.

Presiden Jokowi juga membeberkan ketidakfokusan anggaran di sejumlah Kementerian. Dia menyebut, anggaran untuk kegiatan pendukung lebih tinggi daripada kegiatan inti. “Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya Rp 3 miliar. (anggaran) Pemulangannya sendiri Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan dan ATK. Nggak bisa lagi seperti ini. Hampir semuanya seperti ini di kementerian dan lembaga,” ujar Jokowi. Untungnya, kata dia, persoalan di Kemenaker sudah selesai, tak ada lagi hal serupa terjadi di sana. Dia mengimbau, anggaran kegiatan pendukung harusnya diefisiensi sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan. RM

Leave a Reply

*

*

advertisment
advertisment
advertisment