HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » Warga Waibron – Depapre Palang Kantor PU Papua Tuntut Ganti Rugi Tanah Rp10 M
Warga Depapre Waibron melakukan pemalangan di pintu masuk kantor dinas PU Papua, Senin (7/8) mereka menuntut pembayaran ganti rugi tanah Rp10 Miliar/Riri

Warga Waibron – Depapre Palang Kantor PU Papua Tuntut Ganti Rugi Tanah Rp10 M

JAYAPURA, – Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua yang berada di jalan Dok IV kawasan Dok V, Kota Jayapura dipalang puluhan warga, Senin (7/8) siang. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi tanah yang akan dijadikan jalan kontainer/peti kemas mulai dari Nimbokran – Waibron hingga Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura. Dimana sampai saat ini, kesepakatan ganti rugi sebesar Rp10 Miliar belum terbayarkan. Saat ini pemerintah tengah membangun pelabuhan peti kemas di kawasan Depapre.

Berdasarkan pantauan wartaplus.com di lapangan, warga melakukan pemalangan tepat di pintu masuk kantor dengan menggunakan papan kayu, tripleks dan sejumlah pot bunga. Beberapa dari mereka juga berdiri di depan pintu menghadang setiap orang yang hendak masuk ke kantor.

Koordinator Warga, Pilep Bano kepada pers mengatakan, aksi pemalangan ini terpaksa dilakukan karena kecewa dengan pihak Dinas PU Papua yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah.

“Rencananya hari ini kita pertemuan, tetapi pertemuan tidak jadi kami diarahkan ke Polda terus balik lagi ke sini, ternyata Kabid dan Kadis PU tidak ada. Ini sama saja tidak menghargai kami, padahal semua hadir baik kepala suku, ondoafi semua hadir,” ungkap Pilep.

Dikatakan, sebelumnya Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas PU telah menyepakati dan menyiapkan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah milik 5 suku sebesar Rp10 Miliar. Namun sampai saat ini belum direalisasikan dengan alasan terkendala di Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menilai kesepakatan ini masuk dalam dokumen lama. Sementara PPTK bekerja mengacu pada dokumen baru.

“PPTK yang menilai ini masih dalam dokumen lama sehingga dia tidak mau bergerak. Tuntutan kami dokumen lama digugurkan, lalu dokumen baru digunakan untuk pembayaran,” katanya.

“Pemerintah sudah siapakan dana tetapi kenapa belum dibayar sampai saat ini. Sekarang para pemilik hak ulayat sudah datang, tapi mereka tidak ada, ini tidak menghargai kami,” sambungnya dengan nada kecewa.

Sampai saat ini belum ada satupun perwakilan dari Dinas PU yang turun menemui warga. Mereka juga mengaku akan tetap bertahan. Meski sebelumnya sempat terjadi adu mulut antar warga dengan Satuan Pamong Praja yang datang dan hendak membuka palang kantor. “Kita akan tunggu sampai Kabid atau Kepala Dinas datang. Kita akan di halaman ini, sebelum Kepala Dinas masuk kantor, dia harus Berembuk dengan kami disini dulu. Nanti setelah itu ada beberapa perwakilan yang akan ikut bersama kepala dinas ke ruangannya. Kepala dinas juga harus kasih makan masyarakat yang datang karena itu adat. Apalagi kami datang disini sudah sejak pagi,”tandasnya. [Riri]

Check Also

Tanggulangi KLB Campak, Pertamina Kirim Bantuan ke Kabupaten Asmat

JAYAPURA,- General Manager PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku Papua, Tengku Fernanda menyerahkan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *