HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » HAI PAPUA » 31 Anggota Polda Papua Langgar Kode Etik
Foto: Ilustrasi

31 Anggota Polda Papua Langgar Kode Etik

JAYAPURA,-Jumlah pelanggar kode etik mengalami peingkatan dilingkup Polda Papua. Tercatat pada semester 1 Tahun 2017 anggota yang melanggar kode etik mencapai 31 orang. Hal itu disampaikan, Kabid Provam Polda Papua, Kombes Pol Janus Siregar, Selasa (8/8), saat keterangan pers Quic Wins Polri di ruang Humas Polda Papua. “Jumlah pelanggaran kode etik kepolisian dilingkungan Polda Papua dan jajaran cenderung meningkat,” tuturnya.

Dikatakan,  sebanyak 11 dari 31 orang itu telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan dijatuhi sanksi mutasi yang bersifat demosi. “Sementara ini 11 orang sudah kami sidangkan secara kode etik dan diputus hukuman bersifat demosi, untuk tahun ini belum ada yang direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” katanya.

Menurut Janus Siregar, meningkatnya jumlah pelanggaran kode etik itu merupakan hasil dari maksimalnya pengawasan dan tegasnya penindakan yang dilakukan. “Tidak bisa kita selalu menggunakan sistem penegakan disiplin. Harus ada efek jera. Kita nilai bobot pelanggaran yang dilakukan anggota. Kalau menyangkut etika profesi kita tidak larikan hanya ke disiplin, tapi ke etika,” tegasnya.

Janus Siregar berharap denan efek deteren yang dilakukan, agar anggota melakukan pelanggaranya. “Contohnya, anggota yang sering melakukan pelanggaran berulang ulang kita proses kode etik. Paling dominan adalah berdampak dari miras itu mengganggu, itu paling sering kita temukan. Lalu ada juga asusila dan disersi (meninggalka tugas tanpa pemberitahuan),” tegasnya.

Janus Siregar menegaskan, tingginya angka pelanggaran kode etik yang ditangani bukanlah sebuah prestasi bagi Bidang Propam. Namun harapan utamanya adalah untuk meminimalisir jumlah pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. “Bukan harapan kita seperti itu. Harapan kita adalah anggota itu yang melaksanakan tugas itu meminimalisir pelanggaran,” tegasnya.[Cholid]

Check Also

Setiap OPD Provinsi Diminta Siapkan Data Untuk Penyusunan LKPJ AMJ Gubernur

JAYAPURA,- Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk mulai menyiapkan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *