HEADLINE : Wabah Campak dan Gizi Buruk Menyebabkan Kematian di Asmat Diduga Keras Pelanggaran HAM Yang Serius - Tidak Semua Wilayah Asmat Bisa Dijangkau, September Hingga Januari 2018 Terdapat 568 Penderita Campak - Lukas Enembe dan Klemen Tinal Resmi Mendaftar ke KPU Papua - Pemprov Papua: ASN Terlibat Urusan Pilkada Harus Lepaskan Status Pegawai - ,
Breaking News
Home » GENERAL » 3 Tahun Perdasus Migas Tertanam di DPR-PB
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Barat, Yohan Abraham Tulus

3 Tahun Perdasus Migas Tertanam di DPR-PB

MANOKWARI,- Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Papua Barat sangat berlimpah, namun hasil tersebut lebih banyak dibawa keluar Papua Barat. Adapun SDA yang dimiliki Papua Barat sumber migas, emas, dan hasil bumi lainnya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Papua Barat, Yohan Abraham Tulus yang ditemui wartaplus mengutarakan bahwa seluruh pengelolaan SDA harus dikelola sendiri dan menguntungkan bagi pemerintah dalam bentuk PAD (pendapatan asli daerah) dan keuntungan bagi masyarakat.

Kemudian masyarakat pemilik hak ulayat pun mendapat bagian dari SDA tersebut. Untuk itu perlu adanya peraturan daerah khusus (perdasus) atau perda yang melindungi dan mengatur tentang hasil SDA yang berlimpah di Papua Barat.

Yohan mengemukakan, di masa pemerintahan yang lalu pihaknya sudah melakukan pengajuan perda/ perdasus tentang pengelolaan mugas (minyak dan gas) kepada DPR Papua Barat (DPR-PB) sejak 3 tahun lalu, namun sampai sekarang belum dituntaskan di DPR. Artinya kalau disimpulkan bahwa perdasus tertanam di DPR.

“Pada pemerintahan lalu kami sudah meminta persetujuan kementerian SDM agar mendapat alokasi gas dan telah dijawab. Namun Gas itu harus dikelola langsung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua Barat. Namun hal ini tidak berjalan, karena belum adanya BUMD. Sebab dinas tidak bisa kelola, termasuk badan penanaman modal karena nanti kita salah,” katanya, Jumat (11/8).

Yohan Tulus mengatakan, perdasus berada di DPR, maka bolanya ada pada mereka bahkan dokumen tersebut sudah dimasukkan dalam pembahasan agenda DPR. Namun sangat lama sekali, padahal sudah 3 tahun dokumen itu disampaikan. “Oleh karena itu kita berharap perdasus ini bisa disetujui agar bisa digunakan sebagaimana yang diharapkan bersama,” ucap Yohan.

Ditanya alasan kenapa perdasus itu lama tidak diselesaikan di DPR, Tulus menyarankan untuk bertanya kepada DPR-PB. Sebab mereka yang tahu dan akan menyetujuinya.

Ketua Komisi D DPR-PB Ortis Sagrim dalam menanggapi masalah perdasus yang masih tertanam di DPR, ia mengutarakan perdasus DBH Migas awalnya raperdasus diinisiasi oleh DPR ketika periode 2009-2014.

Ketika rancangan ini telah final dan diserahkan kepada biro hukum setda Papua Barat untuk dikaji kembali serta diberi no registrasi. Selanjutnya dikonsultasikan ke kemendagri, namun tidak berjalan dan bertahan di biro hukum masa periodesasi 2009-2014.

Menurut Ortis, ketika DPR periode 2014 melanjutkan proses ini rancangan sudah selesai dari berbagai kajian, cuman saja sementara masih menunggu penjadwalan untuk diparipurnakan dan selanjutnya diserahkan ke eksekutif untuk dikonsultasi ke kemendagri. [Albert]

Check Also

Besok, KONI Pusat Akan Melantik Pengurus KONI Papua

JAYAPURA,- Sebanyak 70-an pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua akan dilantik oleh Ketua KONI ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *